Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Ini Terjadi di Sukabumi, Tanpa Ada Transaksi Tapi Terbit AJB
Hukum Dan Kriminal

Ini Terjadi di Sukabumi, Tanpa Ada Transaksi Tapi Terbit AJB

10.46.00
Share it:

Palabuhan Ratu,(MediaTOR Online) - Persoalan AJB atas nama Yani Kurniasari SE Msi Blok Otista, Kelurahan Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi seluas 200 M, diduga kuat hasil rekayasa.

Lokasi tanah Otista 


Akte jual beli AJB no 504/2021 atas nama pemilik mantan pegawai Kecamatan Palabuhan Ratu yang disebut sebagai pihak ke dua (pembeli), berkas permohonan administrasi sebelum ditandatangani pihak PPAT. Berdasar keterangan Endang, kuasa Oktaviani Mandasari alamat Bekasi yang disebut pihak ke satu (penjual) tidak pernah menjual kepada siapapun termasuk Yani Kurniasari SE MSI. Jelas Endang meyakini, AJB atas nama istri almarhum dewan ini, hasil rekayasa,  luasan tanah yang tercatat dalam AJB seluas 200 M, tidak sesuai dengan batas batas tanah yang ada di lokasi. "Saya ingin mengklarifikasi nama Oktaviani Mandasari dan keluarganya, selain tidak pernah menjual kepada Yani Kurniasari SE MSI, dan jangan dibawa bawa lagi soal Tanah Otista. Jelas Endang.

Helmi warga Otista, melaporkan, bahwa AJB atas nama Yani Kurniasari SE MSI. Yang terletak di blok Otista, Kelurahan Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, harus diperbaiki.

Luasan tanah dan batas batasnya, selain sebelah Utara dengan Jalan Otista, yaitu sebelah timur bukan milik Oon adalah tanah milik Usup bin Ece,

Sebelah selatan bukan tanah Suminta, adalah tanah milik Utang, dan sebelah barat bukan tanah Titin, adalah batas tanah PLN. Jelas Helmi prihatin status AJB tersebut harus diperbaiki, jika tidak lebih jauh ke depan jadi tambah ngaco. Katanya.

Pemerhati lingkungan Palabuhan Ratu melaporkan,  AJB atas nama Yani Kurniasari SE MSI, no 504/2021, seluas 200 meter, adalah  bukti kuat. Peristiwa perbuatan melanggar hukum nyata telah terjadi, "  AJB ada, tidak pernah ada transaksi tanpa jual beli,  kemudian  dijadikan alat kekuatan yang merugikan masyarakat," ujarnya.

Seperti, apa yang di sampaikan oleh sekda Ade Suryaman di ruang kantor ATR/ BPN sukabumi, bahwa kasus pertanahan dipalabuhan ratu harus dibenahi.(SU)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)