Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled SMPN 3 Setu Sarang Korupsi, Layak Dilaporkan Ke APH

SMPN 3 Setu Sarang Korupsi, Layak Dilaporkan Ke APH

12.02.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Salah satu sekolah yang patut diduga korupsi adalah SMPN 3 Setu Kabupaten Bekasi. Terutama terkait anggaran pemeliharaan yang ratusan juta rupiah selama 2 tahun mata anggaran tahun 2023 dan 2024. Kinerja sang kepala sekolah patut dikoreksi ulang dan seluruh komponen anggaran dana BOS Pusat diaudit ulang mengingat banyaknya penyimpangan anggaran di situ. Kondisi sekolah yang amburadul, halaman jorok ditumbuhi ilalang, saluran dan teras sekolah yang rusak parah, serta satu blok bangunan 3 lokal yang tak berfungsi dan masalah lain termasuk sarana sekolah KBM dan toilet yang bau busuk.

Ali sedang asyik dengan hp nya

Ketika seluruh kondisi sekolah itu dikonfirmasi ke sang kepala sekolah, Ali dengan enteng menjawab semua udah saya kerjakan, katanya dengan santai. 
Termasuk anggaran pemeliharaan 200 juta rupiah lebih konon telah tersalur baik, tanpa merinci di mana kebaikannya. Sementara fakta lapangan kursinya saja pada rusak. Toilet pada bau, halaman sekolah jauh dari asri, lingkungannya jorok. Dihiasi warung yang kumuh.

       Bangunan busuk bak hutan rimba

         Sampah dan rumput liar menyatu

Ali memang salah satu kepala sekolah yang cerdas berkilah dan bersilat lidah, konon semua anggaran telah tersalur baik, namun fakta lapangan kondisi sekolah memprihatinkan, jorok, toilet bau, bangunan sarana sekolah dan toilet pada rusak. Kinernajanya parah dan jarang masuk serta jarang memberi arahan ke anak buah untuk menata sekolah dengan baik dan bersih. Ali dengan lugas bicara tanpa merasa bersalah. Tampaknya dia perlu juga dibimtek Disdik ke SMPN 4 Tambun Selatan agar tergambar baginya bagaimana merawat sekolah dengan baik. Saya akan tetap menyurati Inspektorat agar diaudit ulang keuangan sekolah ini. Sebab tak sepadan antara dana yang tersalur dengan mutu sekolah, ujar Gudman Sitanggang ketua LSM. Demi perbaikannya sekolah wajib kita lapor, ujar Gudman dengan serius. 


Purba....
Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)