Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Reses Achdar Sudrajat, "Menyerap Aspirasi, Memberikan Solusi"
Bodetabek

Reses Achdar Sudrajat, "Menyerap Aspirasi, Memberikan Solusi"

10.04.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Reses 1 DPRD Provinsi Jawa Barat masa didang Tahun 2020-2021, H.M.Achdar Sudrajat SSOS dari Fraksi Partai Demokrat/Ketua BP Perda DPRD provinsi Jawa barat dengan Tema Menyerap Aspirasi, Memberikan solusi.

H.M. Achdar Sudrajat, mengatakan reses dilakukan di Kabupaten Bekasi yaitu Kecamatan Tambun Selatan, Cikarang Pusat, Sukawangi dan Setu.

Achdar minta pada Dinas Perhubungan agar dibuatkan lampu taman dan lampu penerangan jalan dari kawasan Kerta Mukti, Cibarusah sampai Cibogo. Karena sudah banyak pohon bambu, gelap lagi," ujarnya.

Dalam acara Reses digelar Sabtu, 7/11/20 pukul 16:00 wib di Aula Kantor Desa lubang Buaya, Kecamatanr Setu,  tersebut dihadiri Kades Maulana Yusuf, para RT, Kadus, BPD, dan tokoh masyarakat Lubang Buaya.

Terlihat, acara Reses sudah mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan.

Maulana Yusup, Kades Lubang Buaya menyampaikan usulan, agar pengecoran jalan desa, penahanan tembok tanah, penahanan tanah TPU dan berikut saluran drainase. Kades berharap terealisasikan, dikarenakan itu yang sangat diprioritaskan, ujar kades. Kades juga mendapatkan sumbangan dari sang anggota dewan berupa masker untuk warga Lubang Buaya, khususnya.(Harlan)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)