Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Warga Depok Minta Pelayanan SIM Di Satpas 1221 Pasar Segar Ditertibkan dari Calo
Hukum Dan Kriminal

Warga Depok Minta Pelayanan SIM Di Satpas 1221 Pasar Segar Ditertibkan dari Calo

09.48.00
Share it:

Depok,(MediaTOR Online) - Ketua LSM Pemuda Kota Depok Ungkap Marpaung mengatakan, Pelayanan  SIM ( Surat izin Mengemudi) di Satpas 1221 Pasar Segar Kota Depok, jadi Sorotan, dimana Satpas tersebut banyak berkeliaran oknum menawarkan jasa pembuatan SIM liar.

"Pelayanan SIM di Satpas 1221 Pasar Segar sebaiknya dilakukan pembenahan ulang dalam pelayanannya. Agar tidak ada kepentingan pribadi oleh oknum untuk mencari keuntungan dalam menjalankan aksinya," ujar Marpaung kepada wartawan (0 3 / 11 / 2020).

Menurutnya, masyarakat pun sudah mengetahui sistem pembuatan SIM sudah dilakukan secara online hingga ke Korlantas Mabes Polri. Jadi seharusnya dapat dikontrol dengan baik.

Selain itu, dia  meminta agar Dirlantas Polda Metro Jaya, menurunkan tim untuk mengawasi pelayanan Satpas SIM 1221, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum. 

"Masyarakat hanya menginginkan  pelayanan yang baik dapat terwujud dan kepercayaan masyarakat akan slogan bebas calo dan bebas pungli terbukti," pungkasnya.

Berdasarkan pantauan tim kami di lapangan masih banyak oknum oknum calo berkeliaran. Sampai ada yang berkedok wartawan mencari pemohon SIM di sekitar Satpas, tambah Ungkap.

Salah seorang pemohon SIM, Bahira ketika diminta keterangannya mengatakan, sesampainya di Pasar Segar banyak oknum calo yang menawarkan pembuatan SIM dengan harga bervariasi.

Saya merasa kaget harga yang di tawarkan oknum yang ada di satpas SIM 1221 relatif tinggi.sampai di angka 700 ribu.

Dirinya berharap kepada Pimpinan Lantas tertinggi di Depok untuk turun lansung ke Satpas, mengecek apa yang terjadi,jangan hanya menunggu laporan, harap Bahira. (Jon)
Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)