Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Pemberitaan Media Online Terkait Pembayaran Kompensasi Pertamina Resahkan Ribuan Warga Tanjung Pakis
Daerah

Pemberitaan Media Online Terkait Pembayaran Kompensasi Pertamina Resahkan Ribuan Warga Tanjung Pakis

17.36.00
Share it:


Karawang,(MediaTOR Online) - Terkait pembayaran kompensasi tumpahan minyak oleh Pihak Pertamina  kepada ribuan warga Tanjung Pakis, Kecamatan Tanjung Pakis, Karawang yang diberitakan oleh sebuah media online lokal bahwa terjadi pemotongan oleh panitia resahkan warga setempat.

1249 warga/ yang belum tercover, akibat pemberitaan media online secara sepihak tersebut pembayaran kompensasinya tertunda 

Padahal warga Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang. tidak merasa resah. Menurut Ketua BPD Goping Ahmad Daiful adapun potongan tersebut, sudah disetujui oleh warga secara ikhlas. Mengingat painitia bekerja selama setahun lebih.







Resah

Baru baru ini warga Tanjung Pakis merasa resah dengan perilaku oknum wartawan yang menurunkan pemberitaan sepihak alias tidak berimbang. Sehingga berdampak merugikan pihak masyarakat yang mendapat konpensasi dari Pertamina. 

Oknum yang berinisial MS ini sebagai warga setempat dan istri nya juga sebagai penerima dana kompensasi, hanya saja kemungkinan pihaknya ada yang kurang puas dengan putusan kelompok kerja (pokja).

Menurut Dede dari Pemuda Pancasila Kecamatan Pakis menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah tidak sportif. Karena berita tersebut murni sepihak dan memihak kepentingan pribadi  oknum tersebut.(Tim)


Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)