Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Jalin Sinergitas, Kasrem 051/Wkt Membuka Rapat Koordinasi Pengamanan VVIP RI 1
Bodetabek

Jalin Sinergitas, Kasrem 051/Wkt Membuka Rapat Koordinasi Pengamanan VVIP RI 1

10.50.00
Share it:


Bekasi,(MediaTOR Online) - Korem 051/Wkt gelar rapat koordinasi wilayah dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI ke Kabupaten dan Kota Bekasi.

Dalam rapat koordinasi tersebut ini dipimpin langsung oleh Kasrem 051/Wkt Kolonel Inf Primadi Saiful Sulun, S. Sos., M.Si., mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk persiapan pengamanan agenda kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten dan Kota Bekasi.

"Hari ini kita dari jajaran Korem 051/Wkt menggelar rapat koordinasi terkait pengamanan kunjungan bapak Presiden Republik Indonesia. Kami berharap dengan dilaksanakannya rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat mensukseskan kunjungan bapak Presiden Republik Indonesia dan "Diharapkan melalui rapat koordinasi ini mendapat hasil musyawarah dari para pengemban tugas pelaksana pengamanan agar berjalannya dengan aman dan lancar serta tidak ditemukan gangguan-gangguan saat Presiden Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerjanya Di Kabupaten dan Kota Bekasi," harap Kasrem.



Sementara itu, Kasiopsrem Kolonel Inf Yenoly menambahkan rapat koordinasi tersebut merupakan bentuk sinergitas TNI-POLRI. "Rapat koordinasi ini merupakan bentuk implementasi sinergitas kita TNI-POLRI dalam melaksanakan tugas," ujar Kasiopsrem.

"Dan kita TNI-POLRI siap melakukan pengamanan kunjungan kerja bapak Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten dan Kota Bekasi," tutup Kasiopsrem. (wwn)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)