Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Walikota Diminta Tindak Oknum ASN Membuat Surat Tidak Sengketa Tanah Palsu
Hukum Dan Kriminal

Walikota Diminta Tindak Oknum ASN Membuat Surat Tidak Sengketa Tanah Palsu

11.46.00
Share it:




 ** Suap Oknum Media dan LSM                      Puluhan Juta Rupiah 


Jakarta,(MediaTOR Onlime) – Bisnis tanah di kota metropolitan memang menjanjikan  dan membuat siapapun tergiur untuk menjalaninya. Bahkan terkadang tak jarang menghalalkan segala cara demi untuk memperkaya diri. Seperti halnya,  prilaku seorang oknum ASN berinisial Sar.S di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. 

Oknum  tersebut diduga terlibat mafia tanah, dengan membuatkan surat tidak sengketa sebuah lahan tanah milik orang lain. Akibat tindakan tersebut sang oknum diperiksa pihak Polda Metro Jaya melalui surat No.S.PGL/2822/IV/Res.1.10./2021/Ditreskrimum.

Menurut narasumber yang layak dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, menerangkan bahwa sdr. Sar berprofesi ganda sebagai ASN. Sar juga diduga merekayasa dengan terbitnya surat pernyataan tidak sengketa atas nama Sutarman yang terletak di Kav I No.A-4 RT.006 RW 02 Kelurahan Ceger.

Oknum tersebut terindikasi turut serta/mengetahui keberadaan pemilik sah lahan tersebut (Melakukan tindak pidana Pasal 55 KUHP). Sehingga disinyalir melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut sumber, untuk menutupi kasus tersebut kepada beberapa oknum wartawan dari berbagai media dan oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengklarifikasi, pihak Sar. S mengeluarkan uang suap puluhan juta rupiah.

Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu melalui surat No.120/Rd-MdTR/K/V/21, pihak Sarp. S menyatakan untuk menunggu penjelasan dari seorang oknum wartawan. Namun hingga berita ini ditulis tidak diperoleh penjelasan lebih lanjut.(rd….Berita selanjutnya akan diungkap serta tanggapan pihak Kepala Kelurahan Ceger, Camat Cipayung dan Walikota Jakarta Timur).




Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)