Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Dana Bos Pusat SDN Karang Baru 4 Patut Dipertanyakan

Dana Bos Pusat SDN Karang Baru 4 Patut Dipertanyakan

08.57.00
Share it:

Cikarang,(MediaTOR Online) - Suatu sekolah bila kurang perawatan patut kita pertanyakan ke mana penggunaan dana perawatan yang terkandung di dalam Bos Reguler Pusat itu. Semakin kita pertanyakan bila dananya digunakan tidak tepat sasaran selaras dengan petunjuk tehnis Bos yang dikeluarkan Menteri yang wajib tepat sasaran berdaya guna dan berhasil guna demi sekokah dan anak bangsa dari tahun ke tahun yang dikucurkan.

Agus Suparman SPd, Kepala Sekolah SDN Karang Baru 04

Hal inilah yang kita amati di SDN Karang Baru 02 dan SDN Karang Baru 04 yang dipimpin oleh Agus Suparman selaku pribadi yang dipercaya negara memimpin dua sekolah.

Dengan kasat mata kedua sekolah ini kurang terawat terlebih SDN Karang Baru 02 yang memang satu kawasan/lokasi dengan SDN Karang Baru 04 yang juga terlihat kurang inovatif untuk membangun agar terlihat bersih dan asri selaras dengan dana BOS Pusat yang diterima tiap tahun di kedua sekolah ini.

Kurang terawat

 Kurang terawat atap mulai melengkung

SDN Karang Baru 04 saat ini dipimpin oleh Agus Suparman dan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi beliau dipercaya juga Pejabat/Pj di SDN Karang Baru 02 hingga waktu tertentu. Ketika survey ke sekolah ini, Kepala Sekolah tidak ada walau gurunya banyak masuk dan orang tua siswa untuk mengantar PR anak secara Daring. Melihat kondisi menyeluruh banyak hal yang patut dipertanyakan.

         Bagian atas bangunan belakang

Terkait realisasi penggunaan dana Bos Pusat patut kita pertanyakan, sebab pihak sekolah tidak transparan dan tertutup terkait besaran Bos yang diterima setiap tahun. 

Ada keganjilan realisasi Bos Pusat yang diperuntukan bagi khususnya guru honorer yang telah mendapat  honor dari Pemkab Bekasi. Serta mekanisme penerimaan siswa baru kelas 1 saat PPDB bulan lalu. Kemerdekaan panitia PPDB patut dipertanyakan bila Kepala Sekolah terlalu intervensi, sehingga kemurnian PPDB jadi bahan pertanyaan.

Disdik dan inspektorat dipandang perlu mengedukasi pihak sekolah agar  berbuat yang terbaik untuk anak bangsa.(Purba....)

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)