Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional Dirjen PUPR Kunjungi Pembangunan TPST Purwakarta
Nasional

Dirjen PUPR Kunjungi Pembangunan TPST Purwakarta

20.04.00
Share it:


Purwakarta,(MediaTOR Online) -Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti di dampingi Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika meninjau langsung proyek pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Skala Kawasan yang berada di Desa Nagrak Kecamatan Darandan Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Selasa (7/9/2021).

Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan,kegiatan ini adalah untuk mengurangi sampah yang ada di wilayah sungai Citarum.

“Di sungai citarum itu banyak sampahnya,untuk itu kita coba mengurai sampah tersebut untuk di bawa ke TPA dan di oleh disini.”tutur Diana di lokasi Pembangunan TPST Selasa (7/9).


Selain itu Kegiatan pembersihan Sungai Citarum di 8 Kota dan Kabupatan sehingga mengurangi tumpukan sampah yang ada di TPS dan mengurangi sampah yang sudah mendominasi di sungai Citarum.

“Untuk di wilayah Jawa Barat di rencanakan ada 77 titik lokasi yang akan di bnagun TPST.Dan sebenarnya program ini baru dimulai dan disini yang pertama,”tukas Dirjen jebolan S2.Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung 2004 itu

Lebih lanjut ia menjelaskan,konsep TPST ini sebenar nya mengedukasi masyarakat agar mengumpulkan sampah Organik dan Non Organik seperti Botol Aqua, Kardus Kertas dan juga plastik dapat menjadi nilai Ekonomi bagi masyarakat sekitar TPST.

“Adapun manfaat TPST ini adalah untuk mengurangi kwantitas atau memperbaiki karakteristik sampah.Pemampaatan limbah secara berkelanjutan akan dapat di Daur ulang menjadi bahan bakar dan lainnya.”ucap Diana.

Menurutnya,TPST ini berperan akan menjamin semakin sedikitnya kebutuhan lahan untuk penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di lingkungan masyarakat di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Dikatakan, pelaksanaan Program untuk kepentingan pelaksana Program TPST Skala Kawasan diharapkan dapat mengurai atau mengurangi Volume sampah dan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

“Kami tetap membuka kesempatan kepada pemkab setempat dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan TPST untuk memberikan masukan serta saran, atas program Pengolaan Sampah," ucap Diana dihadapan wartawan.

Tokoh pemuda sekaligus Ketua Karang Taruna Desa Nagrak Niko Heryanto mengatakan,bahwa warga masyarakat Desa Nagrak sangat mendukung adanya pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di wilayahnya.

“Ya kami sebagai warga masyarakat sangat mendukung adanya program pemerintah dalam pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Nagrak ini.”ujarnya.

Menurutnya,dengan adanya TPST ini nantinya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar terutama warga Desa Nagrak ini.

“Dengan adanya TPST ini diharpakan bisa memberikan dampak positif dan bisa mensejaterakan masyarakat.Selain itu bisa menyerap tenaga keraja dan mengurangi pengangguran.”ucapnya.(Harris)

Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)