Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah GML Tolak Angkutan Batubara Lebihi Kapasitas
Daerah

GML Tolak Angkutan Batubara Lebihi Kapasitas

10.01.00
Share it:


Kotabumi,(MediaTOR Online) - Gerakan Masyarakat Lokal Lampung Utara (GML) serta 11 Ormas, OKP & lembaga melakukan audensi dengan DPRD Kabupaten Lampung Utara, tolak angkutan batubara melebihi kapasitas yang melintas di Bumi Ragam Tunas Lampung, yakni Kabupaten Lampung Utara, Selasa, 26/10/2021.

Namun dalam hal ini, Ketua DPRD Lampung Utara Romli AMd, diwakili oeh Ketua Komisi III  DPRD Kabupaten Lampung Utara Joni Badial yang nenyampaikan siap memanggil & musyawarah dengan pemilik angkutan  batubara dan perusahaan yang berkantor di Palembang ataupun di Bandar Lampung. Serta akan berkordinasi dengan Polres & Kodim terlebih dahulu, ungkapnya. 

"Ketua GML Lampung Utara Rusdi Efendi SH beserta anggotanya, menyampaikan sangat senang bisa menyampaikan aspirasi Bersama Koalisi 11 Ormas, OKP, dan  lembaga yang ada di Kabupaten Lampung Utara yang tergabung di Gerakan Masyarakat Peduli Lampung Utara (GEMPAL),  bisa mewakili masyarakat yang sangat resah terkait sering terjadinya kecelakaan di jalan lintas tengah. Hal ini diakibatkan melintasnya anggkutan batu bara yang melebihi kapasitas/overload. Oleh karena itu kita hari ini audensi berasama DPRD Lampung Utara.


"Telah mendapatkan kesempatan untuk audensi/hearing secara bersama, DPRD Lampung Utara mengambil sikap preventif dan represif terkait apa yang menjadi keresahan kita selama ini. Ruas Bukit Kemuning hingga Belambangan Pagar yang telah berdampak pada kerusakan jalan dan jembatan putus sera rawan kecelakaan," ungkap wakil Ketua GML Lampung Utara Bung Syarifudin. (Irfan & Time).




Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)