Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Festival UMKM Milenial Dapat Tingkatkan Ekonomi Kreatif Berdaya Saing
Bodetabek

Festival UMKM Milenial Dapat Tingkatkan Ekonomi Kreatif Berdaya Saing

22.32.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Wakil Bupati Bogor harap Festival UMKM Milenial dapat tingkatkan ekonomi kreatif. Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan ingin Festival UMKM Milenial 2021 dapat meningkatkan kreasi, inovasi, ekonomi kreatif sehingga lebih berdaya saing serta dapat membangkitkan ekonomi di Kabupaten Bogor.


Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Bogor saat membuka acara Festival UMKM Milenial 2021 dengan tema “Satukan Tekad, Bangkitkan Ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bogor, di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Rabu, (10/11/20.

Dihadapan Pelaku Usaha Pariwisata dan UMKM di Subang, Wakil Ketua DPD RI sampaikan tiga pilar ekonomi Bapopsi Cup jadi ajang pencarian calon atlet handal dari kalangan pelajar di Bogor.

“Upaya penguatan UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga swasta dan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada HIPMI yang turut aktif mengembangkan UMKM khususnya kalangan milenial,” terangnya.

Lanjut Iwan Setiawan mengatakan, penguatan sektor UMKM menjadi sangat krusial untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi  UMKM harus kita bantu dari depan, tengah, belakang karena potensi dan kontribusinya yang sangat besar dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakan perekonomian nasional. UMKM juga lebih dikenal lebih tahan terhadap krisis karena mempunyai segmentasi konsumen yang solid, banyak menggunakan bahan baku lokal, dan skala usahanya kecil sehingga lebih agile (lincah) dan adaptif dalam menghadapi tekanan.

“Kabupaten yang besar dari segi produksi maupun kebutuhan konsumsi masyarakat dengan kualitas yang baik dan harga bersaing. Jadi Kabupaten Bogor UMKM-nya banyak karena penduduknya juga banyak, mudah-mudahanlah UMKM ini bisa jadi penopang di tengah-tengah krisis,” harapnya.

Iwan Setiawan menyatakan, kegiatan UMKM milenial ini dapat mendorong dalam meningkatkan ekonomi di Kabupaten Bogor. Pada dasarnya pemerintah sangat mensupport bagi siapa saja yang memiliki ide gagasan yang inovatif dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor.

“Kalau butuh bantuan, kami pemerintah siap bantu. Ke depan UMKM milenial ini kalau ada pameran keluar daerah bisa diikuti untuk mengenalkan produk lokal Kabupaten Bogor, hasil produksi UMKM,” terang Wabup.

Wabup Bogor, juga berharap kegiatan festival UMKM milenial tersebut dapat melahirkan para pelaku UMKM berkualitas apalagi ada embel-embel milenial berarti harus kekinian, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dengan produk yang bisa merepresentasikan Kabupaten Bogor.(Zay)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)