Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Program Penelitian Kebijakam MBKM dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bhayangkara pada Kecamatan Muara Gembong
Pendidikan

Program Penelitian Kebijakam MBKM dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bhayangkara pada Kecamatan Muara Gembong

08.09.00
Share it:


Bekasi,(MediaTOR Online) - Program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan pengabdian masyarakat baru-baru ini dilaksanakan pihak Universitas Bhayangkara. Program ini tercetus dari adanya insentif akhir tahun Kemendikbud Ristek Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menunjuk Universitas Bhayangkara.

Universitas Bhayangkara menindak lanjuti dan menterjemahkan, kemudian melaksanakan kegiatan tersebut di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi yang dianggap berprestasi dan tepat untuk program ini. Acara ini berjalan secara simbolik pada Selasa, tanggal 21 Desember 2021, bertempat di halaman Kecamatan Muara Gembong. Hadir Kapolsek, Koramil dan kepala kepala desa wilayah Kecamatan Muara Gembong. 

Pada program ini Kecamatan Muara Gembong mendapatkan bantuan beberapa bentuk barang yang sangat berguna demi kenyamanan dan kemajuan masyarakat Muara Gembong. Antara lain 1.  5 unit toilet portable, dengan dibagi tiga tempat yang berbeda. 2. Alat Gerak Cepat  yang bisa memonitor motorik kecerdasan seseorang. Alat ini  sangat berguna untuk pemuda-pemuda yang berminat menjadi atlit. Dengan harapan Kecamatan Muara Gembong bisa melahirkan atlit-atlit yang handal,  dari hasil acuan monitor Alat Gerak Cepat  ini.  3. THERMONISER alat ini berfungsi sekali di masa covid 19. Karena dapat mendeteksi suhu tubuh secara detail dan sistematis. 

Semoga dengan adanya program ini  harapan masyarakat Kecamatan Muaragembong yang dipimpin Drs.H.Lukman Hakim A,P. M,M. lebih berprestasi lagi dan lebih disiplin pada tingkat Desa (Kades & Aparatnya) dalam penanganan pengayoman masyarakat.(Zainuar)


Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)