Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Kabar Desa Rapat Konsolidasi Desa Sukadarma Sukatani Berjalan Baik
Kabar Desa

Rapat Konsolidasi Desa Sukadarma Sukatani Berjalan Baik

11.53.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Rapat Minggon awal tahun 2022 di Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi yang dipimpin Kepala Desa dan dihadiri segenap perangkat desa berjalan baik dan lancar, pada Jumat, 6 Januari 2022 berlangsung di aula desa.

Kepala Desa Sukadarma, Sukatani, Syekh Suja'i

Kepala Desa Sukadarma Sukatani, Kabupaten Bekasi, Syehk Suja'i dalam sambutannya mengatakan agar segenap perangkat desa mulai dari RT, RW, Kepala Dusun, Kaur dan Kasi menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi di tahun 2022 ini. Dia mengharapkan agar pelayanan ditingkatkan kepada warga kita terlebih RT agar tetap siaga, jangan sulit ditemui warga.

Rapat dipimpin Kepala Desa

Syehk Suja'i berharap agar semua bawahannya memberi laporan kegiatan thn 2021 lalu dengan cepat dan benar demi pemenuhan arsip desa dan laporan ke atas terkait laporan realisasi 

BLT, vaksinasi dan realisasi Rutilahu, serta laporan lainnya demi tertib administrasi desa. Tolong laporannya yg bagus dan lengkap, ujar Syehk Sujai'i dengan tegas.

Sekdes Desa Sukadarma, Hadi saat memberi arahan tentang BLT

Para staf desa peserta rapat

Pada bagian lain, Hadi selaku Sekretaris Desa Sukadarma yang selalu sigap membantu Kepala Desa, dalam rapat mengatakan agar semua RT RW dan para Kadus memberi laporan validasi data yang benar tentang warga penerima manfaat dan bantuan Pemerintah, terutama penerima BLT agar tepat sasaran. Utamakan dulu yang sudah tua tua yang betul betul layak penerima BLT. Jangan ada penerima yang dobel, kata Hadi dengan santun dalam rapat. Penerima BLT kita utamakan yang tua dan miskin, kalau orang berada tentu tidak masuk kategori, tambahnya.(Purba..)

Tags: Kabar Desa
Share it:

Kabar Desa

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)