Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan PN Jaksel Bekali Petugas PTSP Seni Pelayanan Mumpuni Penuh Keramahan
Metropolitan

PN Jaksel Bekali Petugas PTSP Seni Pelayanan Mumpuni Penuh Keramahan

18.20.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Pernahkah warga masyarakat atau pihak-pihak berperkara dan pencari keadilan menemui petugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pengadilan di Jakarta maupun di daerah penuh keramahan dengan senyum tersungging?

Jawabannya cenderung belum pernah menemui karena memang sulit ditemui petugas pengadilan yang sudah cantik ramah lagi bahkan murah senyum. Di bank-bank atau teller-teller banklah yang berpenampilan seperti itu. Cantik-cantik, ayu, ramah, tidak pelit pula senyum.


Boleh jadi atas pertimbangan itulah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan melakukan pelatihan dari Bank BTN  terhadap pegawai-pegawai yang sehari-harinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pencari keadilan di PTSP PN Jakarta Selatan. "Tujuannya semata-mata demi Service Quality kepada para petugas PTSP PN Jakarta Selatan  dilakukan, Jum'at (8/4/2022) mulai pukul 13.30 WIB s/d selesai langsung di ruangan PTSP PN Jakarta Selatan," tutur Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto SH MH, Jumat (8/4/2022).

Menurut hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta itu, kegiatan pelatihan dimaksud untuk terus meng-update kemampuan, skill dan kualitas petugas PTSP dalam memberikan layanan kepada publik yang prima dan sebaik-baiknya. 


Mengenai para nara sumber atau pembagi ilmu pelayanan prima dari Bank BTN dipilih karena dipandang mempunyai kompetensi dan pengalaman layanan secara profesional selama ini. Menurut mantan Humas PN Jakarta Utara itu juga berharap dengan pelatihan tersebut, akan lebih meningkatkan etos maupun pengetahuan, skill dan seni melayani yang baik bagi para petugas PTSP PN  Jakarta Selatan.***

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)