Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Kejari Pekalongan Tetapkan Lagi Dua Tersangka Kasus Dugaan Mafia Pupuk Subsidi
Hukum Dan Kriminal

Kejari Pekalongan Tetapkan Lagi Dua Tersangka Kasus Dugaan Mafia Pupuk Subsidi

15.05.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan menetapkan dua orang lagi tersangka dalam kasus dugaan korupsi mafia pupuk urea bersubsidi di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kesesi, Sragi dan Siwalan kurun tahun 2019-2021.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pekalongan Abun Hasbullah Syambas SH MH mengatakan kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yang baru tersebut masing-masing  HUM dan SH selaku admin dan bekas admin CV Tani Jaya distributor pupuk urea bersubsidi di ketiga kecamatan.

Kajari Pekalongan Abun Hasbullah Syambas SH MH


“Kedua orang itu dijadikan sebagai  tersangka berdasarkan hasil penyidikan  tim penyidik yang mendapati fakta hukum turut serta korupsi dengan tersangka MYF selaku Direktur CV Tani Jaya,” tutur Abun Hasbullah Syambas, (20/5/2022). 

Abun menyebutkan untuk kepentingan proses penyidikan kedua tersangka langsung dikenakan  penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang ditandatanganinya Nomor 587 dan Nomor 588/M.3.45/Fd.1/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. “Kedua tersangka ditahan selama 20 hari terhitung sejak 19 Mei hingga 7 Juni 2022. Bisa diperpanjang lagi untuk kepentingan penyidikan,” jelasnya. Dia juga menyebutkan peran kedua tersangka diduga membuat laporan fiktif kegiatan yang terkait penyaluran pupuk urea bersubsidi di tiga kecamatan tersebut.

Tersangka HUM selaku admin CV Tani Jaya membuat laporan bulanan KPL secara fiktif yakni dengan memfiktifkan angka-angka penebusan. “Tidak sesuai dengan permintaan dari pengecer, kios dan KPL,” ungkap Kajari Kabupaten Pekalongan.

Tersangka HUM juga diduga memfiktifkan angka penyaluran dalam laporan bulanan KPL. Tidak itu saja, penyidik juga menemukan fakta pembuatan laporan bulanan KPL seharusnya dilakukan masing-masing pengecer, kios dan KPL.

Selanjutnya kedua tersangka membuat data atau laporan fiktif seperti berita acara serahterima, surat pemesanan, rekapitulasi laporan bulanan KPL dan laporan bulanan distributor yang dilakukan atas perintah tersangka MFY selaku Direktur CV Tani Jaya.

Kedua tersangka atas perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara dan para petani setempat itu dipersalahkan melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sampai saat ini telah ditetapkan tiga tersangka terkait mafia pupuk subsidi di Kabupaten Pekalongan oleh penyidik Kejari Pekalongan. Pun demikian, tim penyidik masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap kasus mafia pupuk bersubsidi tersebut hingga tidak menutup kemungkinan ada lagi tersangka baru.

Pengungkapan kasus mafia pupuk oleh penyidik Kejari Pekalongan sebelumnya mendapat apresiasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Sampai-sampai Jaksa Agung mengingatkan seluruh Kejati dan Kejari seluruh Indonesia agar mengikuti langkah Kejari Pekalongan dalam mencari tahu modus operandi mafia pupuk subsidi tersebut.*

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)