Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Kajari Jakut Ingatkan Pegawai Batasi Diri Urusi Perkara Bukan Kewenangan
Hukum

Kajari Jakut Ingatkan Pegawai Batasi Diri Urusi Perkara Bukan Kewenangan

22.39.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara Atang Pujiyanto SH MH menginstrusikan kepada para pegawai yang tidak menangani perkara agar membatasi diri untuk tak mencampuri urusan perkara yang bukan menjadi tupoksinya. Hal itu untuk menghindari perbuatan tercela oleh oknum pegawai tersebut. 

Di pihak lain Atang Pujiyanto juga mengingatkan jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara agar bertanggung jawab penuh terhadap perkara yang ditanganinya serta menghindarkan  perbuatan tercela atau penyalahgunaan kewenangan. 

Kajari Jakut Atang Pujiyanto SH MH sedang pimpin apel kerja


Kajari Jakarta Utara mengemukakan hal itu, Senin (18/7/2022), saat  apel kerja di halaman Kantor Kejari Jakarta Utara.

Dalam apel kerja yang dipimpin langsung itu, Atang Pujiyanto yang mantan Kasi Intelijen Kejari Jakarta Utara juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pegawai yang sudah hadir dan mengikuti apel kerja. Dia selanjutnya mendoakan pegawai yang berhalangan hadir akibat sakit.

Dia mengimbau seluruh pegawai untuk sama-sama menjaga kebersihan kantor kejari dan menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. "Perbuatan yang bisa merugikan siapa saja seyogyanya dihindarkan. Jadilah pegawai yang bisa menjaga kebersihan perilaku," katanya mengingatkan. 

Mengenai perayaan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) dan HUT Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD), Atang Pujiyanto menyebutkan Kejari Jakarta Utara  melaksanakan dan mengikuti berbagai kegiatan. "Sebagian kegiatan dalam rangka perayaan HBA dan IAD belum dan sedang dirancang pelaksanaannya," kata Atang sebagaimana dikutip dari siaran pers yang dibuat Kasi Intelijen Kejari Jakarta Utara, M Sofyan Iskandar Alam SH. Apel kerja itu sendiri dikuti Kasubagbin, Kasi Pidsus, Kasi Pidum, jaksa-jaksa,  pegawai tata usaha dan PPNPN. (Wil)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)