Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Keberadaan THM di Desa Cempaka Sudah Disikapi Pihak Kecamatan Warunggunung
Daerah

Keberadaan THM di Desa Cempaka Sudah Disikapi Pihak Kecamatan Warunggunung

12.11.00
Share it:


Rangkasbitung,(MediaTOR Online) - Keberadaan tempat hiburan malam (THM) di wilayah Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Lebak, Banten yang meresahkan masyarakat setempat, ternyata pihak aparat setempat sudah melayangkan surat somasi kepada pihak pengelola. Bahkan tembusannya juga dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.

Hal ini sesuai penjelasan pihak Kecamatan Warunggunung. Camat Apip membenarkan keberadaan THM di wilayah Desa Cempaka. Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah setempat, tinggal menunggu hasil gelar operasi dari tingkat kabupaten untuk menutup THM. "Karena surat somasi himbauan untuk segera menutup ataupun tembusan sudah dikirimkan ke tingkat kabupaten Lebak," ujar Camat Apip kepada MediaTOR di ruang kerjanya.


Harapan kedepannya, Apip selaku Camat meminta warga kecamatan tertib dan taat hukum. Hindari anarki dan percayakan pada Pemkab. "Khususnya ranah dinas terkait Pol PP Kabupaten segera bertindak tegas terhadap THM tersebut. Karena sebagai Camat Warunggunung, pihaknya sudah berupaya maksimal. Dan tetap menghargai toleransi dan menjaga agar tidak ada ketersinggungan horizontal," imbuhnya.

Sementara itu, tim media mengkonfirmasi langsung kepada Saeful selaku Kepala Desa Cempaka,  pada 09 Juli 2022 pagi, via pesan whatsapp untuk meminta tanggapan terkait THM, yg beroperasi di wilayah nya Namun sampai tgl 10 Juli 2022 Tidak ada jawaban.(Elda- Lebak)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)