Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Oknum Kades Desa Pemulutan Ilir Akan Dilaporkan LSM Gerebek ke Kejati Sumsel
Hukum Dan Kriminal

Oknum Kades Desa Pemulutan Ilir Akan Dilaporkan LSM Gerebek ke Kejati Sumsel

10.36.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Gerakan Rakyat Bersama Berantas Korupsi (Gerebek) akan melaporkan oknum Kepala Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait dugaan penyimpangan Dana Desa yang diduga merugikan negara ratusan juta rupiah.

Samiun,AB,Ketua Gerebek

     

       Ketua Gerakan Rakyat Bersama Berantas Korupsi (Gerebek), Samiun AB kepada MediaTOR mengungkapkan, dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Pemulutan Ulir, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan terjadi sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2020,  yang diduga merugikan negara ratusan juta rupiah. Menurut Samiun, Tahun 2019, Desa Pemulutan Ilir mendapatkan kucuran Dana Desa sebesar Rp.1,2 Milyar, yang diperuntukkan dengan beberapa program diantaranya, untuk pencairan tahap pertama Tanggal 1 April 2019 sebesar Rp.230.478.200, dengan beberapa kegiatan diantaranya, pembangunan gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan sebesar Rp.188,2 juta. Namun terealisir Rp.150,6 juta. Pembangunan jalan desa sebesar Rp.62,3 juta. Namun berdasarkan Investigasi yang dilakukan Tim Gerebek,fisik pekerjaan tidak sesuai dengan dana,dikerjakan asal jadi.

      Untuk Pencairan tahap dua Tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp.460.956.400, dialokasikan dengan beberapa kegiatan, diantaranya pembangunan gedung Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan sebesar Rp.189.200.000. Menurut Samiun, akumulasi dana yang diperuntukkan pembangunan Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan dari pencairan Tahap satu dan tahap dua sebesar Rp.339.800.000. Namun berdasarkan Investigasi yang dilakukan tim Gerebek dan keterangan Tokoh Masyarakat, fisik pekerjaan tidak sesuai dengan RAB, dikerjakan asal jadi. Penyertaan Modal Bumdes, sebesar Rp.100 juta. Namun berdasarkan keterangan Tokoh Masyarakat, penggunaan dananya tidak jelas.

      Menurut Samiun, masih banyak program baik Tahun 2019 maupun Tahun 2020 yang diduga syarat dengan penyimpangan,yang akan diungkap pada penyerahan Lapdu ke Kejati Sumsel pada Rabu mendatang dengan lampiran bukti bukti yang lengkap.(**)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)