Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Gerebek Akan Laporkan Oknum Kades Desa Palu Kecamatan Pemulutan ke Kejati Sumsel
Daerah

Gerebek Akan Laporkan Oknum Kades Desa Palu Kecamatan Pemulutan ke Kejati Sumsel

10.12.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Gerakan Rakyat Bersama Berantas Korupsi (Gerebek) akan melaporkan oknum Kepala Desa Palu, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumsel ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait dugaan penyimpangan Dana Desa yang diduga merugikan Negara ratusan juta rupiah.


     Ketua Gerakan Rakyat Bersama Berantas Korupsi, (Gerebek), Samiun AB kepada MediaTOR mengungkapkan, penyimpangan Dana Desa, Desa Palu, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir diduga terjadi sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2020.  Tindak pidana korupsi tersebut diduga merugikan negara ratusan juta rupiah. Menurut Samiun, Tahun 2018, Desa Palu mendapatkan kucuran Dana Desa sebesar satu milyar rupiah,yang diperuntukkan dengan beberapa program diantaranya, operasional PUAD/Tk/TPA/TPQ/Madradah non formal sebesar Rp.14,4 juta. Dana tersebut diduga tidak disalurkan. Pembangunan jalan desa sebesar Rp.154,8 juta,yang berlokasi di dusun 6. Namun berdasarkan Investigasi Tim Gerebek, dikerjakan asal jadi. Sisanya diduga masuk ke kocek oknum Kades.

    Begitu juga pencairan tahap tiga untuk operasional PAUD/TK/TPA/TPQ/Madfadah sebesar Rp.28,8 juta diduga tidak disalurkan. Pembangunan jalan desa sebesar Rp.681,2 juta. Namun berdasarkan Investigasi Tim Gerebek fisik pekerjaan tidak sesuai dengan PAGU Anggaran, dikerjakan asal jadi.

     Untuk Tahun 2019, kata Samiun, Desa Palu mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.1,2 milyar, yang dialokasikan dengan beberapa program, diantaranya, pembangunan jalan pemukiman/gang sebesar Rp.228,9 juta, yang berlokasi di dusun 4 dan dusun 5. Namun fisik pekerjaan diduga dikerjakan asal jadi. Adukan semen, pasir tidak sesuai dengan standar. Ketebalan antrara tengah dan pinggir berbeda. Tengah sangat tipis. Dari perhitungan, paling banter menghabiskan dana sebesar Rp.150 juta. Akibatnya, saat ini jalan tersebut rusak parah.

    Begitu juga pencairan Tahap dua untuk pembangunan jalan pemukiman/gang sebesar Rp.361,2 juta yang berlokasi di Dusun 6. Namun fisik pekerjaan tidak sesuai dengan RAB.Dikerjakan asal jadi.Adukan semen, pasir, koral tidak sesuai standar. Ketebalan antara tengah dan pinggir berbeda. Tengah sangat tipis. Menurut Samiun, masih banyak program baik Tahun 2019 maupun Tahun 2020 yang diduga syarat dengan penyimpangan, yang akan diungkap pada penyerahan Lapdu ke Kejati Sumsel pada Selasa mendatang dengan lampiran bukti bukti yang lengkap.(**)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)