Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled PT JICT Jalin Kerja Sama Penanganan Bidang Hukum Dengan Kejari Jakarta Utara

PT JICT Jalin Kerja Sama Penanganan Bidang Hukum Dengan Kejari Jakarta Utara

07.22.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara menjalin kesepakatan bersama (MoU) dengan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mengenai bantuan penanganan permasalahan di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

MoU tersebut ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara Atang Pujiyanto SH MH dan Direktur Utama PT JICT Ade Hartono,  Selasa (19/7/2022). Tujuan MoU tentu saja untuk kerja sama dalam hal menyelesaikan masalah hukum (Datun) yang dihadapi PT JICT.  Sebab, sebagai suatu surat yang dibuat kedua pihak isinya memuat kehendak dan tujuan masing-masing pihak bersesuaian menghadapi permasalahan hukum dan penyelesaiannya.

Kajari Jakarta Utara Atang Pujiyanto SH MH usai tandatangan MoU dengan PT JICT


Atang Pujiyanto dalam sambutannya  menyampaikan harapannya bahwa kerja sama tersebut tidak hanya sebatas pada MoU saja melainkan dapat ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dan bantuan hukum lainnya kepada Jaksa Pengacara Negara  (JPN) di Kejari Jakarta Utara untuk membantu menyelesaikan semua permasalahan hukum khususnya bidang Datun di PT JICT.

PT JICT adalah perusahaan yang bergerak pada bisnis layanan bongkat muat petikemas baik ekspor maupun impor. JICT merupakan suatu perusahaan afiliasi yang didirikan pada tahun 1999. Pemegang Saham JICT dimiliki oleh PT Pelindo (Persero) sebesar 51 persen dan Hutchison Ports Jakarta sebesar 48,09 persen dan Koperasi Pegawai Maritim sebesar 0,1 persen.

Dalam siaran pers Kejari Jakarta Utara yang dibuat Kasi Intelijen M Sofyan Iskandar Alam SH, Rabu (20/7/2022), disebutkan acara tersebut dihadiri Kasi Datun Kejari Jakarta Utara Dody Witjaksono, SH MH, Direktur Administrasi PT JICT Henry Naldy, tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan bagian legal PT JICT. 

Sampai saat ini tercatat sudah cukup banyak perusahaan Persero dan instansi pemerintah menjalin MoU dengan Kejari Jakarta Utara.  Hal itu terjadi karena dinilai Kejari Jakarta Utara cukup berhasil selaku JPN menyelamatkan aset-aset perusahaan Persero maupun instansi pemerintah. (Wil)

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)