Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal SCI Akan Hearing Bersama Menteri KLHK Terkait Penguasaan Hutan Lindung Di Banyuasin
Hukum Dan Kriminal

SCI Akan Hearing Bersama Menteri KLHK Terkait Penguasaan Hutan Lindung Di Banyuasin

13.38.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Badan Pekerja Society Corrupion Investigtion (SCI) dalam waktu dekat akan melakukan hearing dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan hidup terkait penguasaan Hutan Lindung oleh perorangan dengan luas puluhan ribu hektar di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

     Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) Asmawi HS kepada Wartawan di Jakarta mengungkapkan,Tim Society Corruption Investigation (SCI) selama dua pekan melakukan penelusuran terkait adanya penguasaan hutan lindung oleh perorangan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.Di Kecamatan Tanjung Lago, kata Asmawi, ribuan hektar kawasan hutan lindung telah berubah menjadi perkebunan Kelapa Sawit.

     Penguasaan Hutan Lindung yang dijadikan kebun sawit oleh perorangan dengan luas ratusan hektar  tersebut telah berlangsung sejak lama. Begitu juga di Kecamatan Banyuasin 2,Kecamatan Upang Makmur, Kecamatan Makarti Jaya dan Kecamatan Muara Sugihan.

     Untuk di Kecamatan Muara Sugihan, khususnya Desa Gilirang, ribuan hektar hutan lindung telah dibabat dijadikan areal persawahan, tambak udang, tambak ikan dan rumah walet. Ironisnya, ada pemodal yg membuka  lahan di Kawasan  hutan lindung dan diperjual belikan.Tim SCI telah mengantongi nama nama pemodal yang menggarap hutan lindung tersebut. Menurut Asmawi, ada satu orang memiliki tambak plus rumah walet diatasnya mencapai seratus hektar.

    Ada beberapa hal yang akan di Rekomendasikan SCI kepada Menteri KLHK dalam Hearing nanti. Pertama, KLHK harus melakukan Penegakan hukum bagi para pihak yang membabat hutan lindung, baik yang sudah ditanami Kelapa Sawit, Tambak udang, ikan, rumah walet maupun areal pesawahan di Kabupaten Banyuasin. Kedua, hendaknya selektif terhadap Kelompok Tani Hutan yang mengajukan Program Perhutanan Sosial."Jangan sampai lahan perorang yang luasnya ratusan hektar dimasukkan dalam program perhutanan sosial.

    Ketiga, kata Asmawi, dimintakan kepada Menteri KLHK untuk segera melakukan langkah langkah hukum terhadap pemilik modal yang membabat Hutan Lindung Bakau di Desa Gilirang dan pemilik tambak, yang diatasnya berdiri rumah walet dengan luas ratusan hektar.(**)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)