Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Serba-serbi Sambut HUT RI Ke-77, Media Actualnews.id Bagikan Sembako Kepada Petugas Kebersihan
Serba-serbi

Sambut HUT RI Ke-77, Media Actualnews.id Bagikan Sembako Kepada Petugas Kebersihan

08.35.00
Share it:


Jakarta (MediaTOR Online) - Bakti sosial dalam rangka HUT ke 77 hari kemerdekaan RI, Media Online Actualnews salurkan 68 paket sembako kepada petugas kebersihan di wilayah Kelurahan Wijaya Kusuma dan Kelurahan Jelambar Baru, Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat. Diantaranya di Jl.Duta mas raya,Jl.Seni budaya raya, Jl.Indra Loka dan jalan Utama, Sabtu (20/8) pagi.

Bakti sosial pembagian paket sembako dipimpin langsung oleh Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Media Online Actualnews yang juga selaku Ketua MIO Jakarta Barat Cuncun bersama Ketua MAC LMP Kecamatan Penjaringan David Candra.





Kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian kami atas nama Media Actualnews kepada para petugas kebersihan yang berada di Kelurahan Wijaya Kusuma dan juga Kelurahan Jelambar Baru, kata Cuncun.

Dikatakan Cuncun bahwa para petugas kebersihan merupakan pahlawan kebersihan yang mana kita harus menghargai atas pengabdian para petugas kebersihan."Sebagai bentuk terima kasih kepada para petugas kebersihan kami dari media Actualnews memberikan paket sembako semoga  dapat bermanfaat," ujar Cuncun.

Dalam pesannya dia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan fasilitas kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia.

"Saya berharap kepada pemerintah dan dinas kesehatan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Dan tetap meningkatkan  fasilitas BPJS kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, merata dan berkeadilan sosial, pinta Cuncun.

"Kami berharap kepada Pemerintah dan dinas kesehatan melalui BPJS untuk memfasilitasi  para petugas kebersihan mendapatkan fasilitas  Kesehatan, karena pekerjaan ini beresiko dan rentan penyakit, Oleh sebab itu kami meminta kepada pihak BPJS kesehatan agar tidak pandang bulu dalam memberikan pasilitas kesehatan," pungkasnya.(Harris)



Tags: Serba-serbi
Share it:

Serba-serbi

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)