Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Oknum Mantan Kepala KUA Pakis Jaya Diduga Membuat Keterangan Palsu
Hukum Dan Kriminal

Oknum Mantan Kepala KUA Pakis Jaya Diduga Membuat Keterangan Palsu

17.02.00
Share it:

Karawang,(MediaTOR Online) - Seorang oknum Kepala KUA di wilayah Karawang diduga terlibat melakukan tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP). Adapun perbuatan tersebut dilakukan saat menjabat Kepala KUA di Kecamatan Pakis, Kabupaten Karawang. Kini dia menjabat Kepala KUA di Kecamatan Cilamaya Kulon, kabupaten yang sama.

Adapun tindak menyalahi aturan tersebut dilakukan dengan membuat surat kutipan nikah (no.178/38/VIII/2003) untuk warga yang tidak pernah melakukan pernikahan di kantor yang dia pimpin. Karena pernikahan antara Muhammad Nur dengan Fatmawati hanya berupa pernikahan siri. 


Ironisnya, beberapa hari kemudian  oknum berinisial H.E. mengeluarkan surat no. 582/Kua/1015.16/PW.01/XI/2021 pembatalan surat kutipan nikah yang dikeluarkan kantornya. Dengan alasan surat nikah no.178/38/VIII/2003 tidak terdapat dalam bendelan arsip di kantornya.

Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya (Rabu, 5/10/2022), dia menyatakan pasrah, kalau perbuatannya dianggap tidak benar.

Menyikapi masalah kinerja oknum mantan Kepala KUA Pakis Jaya (kini Kepala KUA Cilamaya Kulon) yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat dan terkesan seolah-olah perbuatan tersebut biasa saja, diminta harus ditindak dan dikenakan sanksi hukum. "Pihak atasannya atau pihak berwenang harus mengusut secara tuntas. Karena jelas itu perbuatan tindak pidana," ujar Hasudungan Siagian, Ketua Umum LSM GIAK, saat dimintai tanggapan, belum lama ini di kantornya.(Harlan)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)