Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Serba-serbi DPP LSM PAR Dukung Satgas Investigasi dan Monitoring Korupsi dan Pungli Sekber WMO
Serba-serbi

DPP LSM PAR Dukung Satgas Investigasi dan Monitoring Korupsi dan Pungli Sekber WMO

19.11.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Insan Pers harus tetap kritis mengikuti perkembangan Pelaksanaan Pembangunan di tanah air. Banyaknya pelaksanaan proyek yang asal jadi dan ugal ugalan yang dilakukan oleh Oknum Pejabat Pemerintah dan Pengusaha harus dikritisi dan diberangus, demi keselamatan bangsa dan negara. Demikian tanggapan Ketua Umum DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pengembangan Aspirasi Rakyat Khotman Idris, Kamis (14/12-2022) menyikapi langkah langkah Sekber Wartawan Media Online membentuk Satuan Tugas Investigasi dan Monitoring Tindak Pidana Korupsi dan Pengawasan Pungli (Pungutan Liar) Rabu (13/12) kemarin.

Sekretariat Bersama Wartawan Media Online Selasa (13/12-2022) dalam Rapat Pengurus menetapkan dibentuknya Satuan Tugas Investigasi Monitoring dan Pengawasan Pungutan Liar. Sikap kritis Sekber WMO tidak main main,adanya permainan kotor Pejabat Pemerintah Daerah dimana pun berada harus diamati secara cermat,berbagai Proyek yang kini sedang berjalan harus ditelusuri, sehingga akan dapat dibuktikan apakah Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor dan Pimpinan Dinas dan Badannya bekerja sungguh sungguh untuk kepentingan rakyat Kabupaten Bogor, tegas Ketua Umum Sekber Wartawan Media Online (WMO) Bustanul Daham, kepada Wartawan Rabu siang (14/12-2022) diruang kerjanya.

Adanya langkah cepat Sekber Wartawan Media Online membuktikan masih ada nyali kalangan Pers untuk menyorot  mengkritisi Jalannya pembangunan khususnya di daerah Kabupaten Bogor. Sebab adanya Patgulipat dalam penentuan dan pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBN dan APBD, mengakibatkan banyak pekerjaan pembangunan fisik dan nonfisik amburadul dan cenderung asal jadi. Saya harapkan Satgas Investigasi Wartawan Media Online mengkritisi Pekerjaan Proyek ke PU an dan Pekerjaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dari SD,SMP hingga SMA/SMK didaerah Kabupaten Bogor, harus disorot dan dibongkar adanya dugaan permainan kotor disini, ujar Khotman berapi api.

Kami dukung Sekber Wartawan Media Online kalau perlu bahan dan kumpulan berbagai kasus penyimpangan Proyek kami siap memberikan, kata Ketua Umum DPP.LSM PAR menambahkan.

Satuan Tugas yang dibentuk meliputi Korbid  Proyek Jalan dan Jembatan, Gedung dan Drainase, Sarana dan Prasarana Pendidikan SD,SMP.SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Ada juga Korbid mengamati Pekerjaan PDAM, Kelistrikan, Pengadaan Beras Pegawai, Penaggulangan Bencana Alam, Pertanian,Perkebunan dan Holtikultura, termasuk Proyek dilingkungan Kementerian Agama, MI,MTS danMadrasah Aliyah dan lain lain lain, ujar Bagian Pengawasan dan Pengendalian. Seh Achmad SH.MH dan Drs Eka Wirawan.

Pelaksanaan tugas Satgas Monitoring dan Investigasi Tundak Pidana Korupsi dan Pungli ini ujar Khotmas Idris akan membuahkan hasil apabila semua temuan dilaporkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi ) dan Kejaksaan Agung. Sehingga kedua Lembaga ini tidak tinggal diam, memback up Satgas bekerja dengan maksimal, ujarnya. (Eka W.)

Tags: Serba-serbi
Share it:

Serba-serbi

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)