Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum SCI Desak Bupati Ogan Ilir Segera Evaluasi auditor Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir
Hukum

SCI Desak Bupati Ogan Ilir Segera Evaluasi auditor Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir

09.54.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) mendesak Bupati Ogan Ilir untuk segera mengevaluasi Inspektur Pembantu dan Auditor pada Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang tidak cakap dan diduga bermain dalam melakukan pemeriksaan dugaan penyimpangan Dana Desa.

Kordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) kepada Wartawan mengungkapkan, banyak laporan pengaduan Lembaga Anti Korupsi dugaan penyimpangan Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir tidak berlanjut ke Pengadilan. Ini diduga terjadi konkalikong antara oknum Inspektur Pembantu, auditot dengan oknum Kepala Desa."Permintaan Audit Aparat Penegak Hukum ke Inspektorat selalu lamban dan bahkan temuannya diduga di rekayasa," ujar Putra Sumsel yang pernah menerima penghargaan dari KPK tersebut.

      Asmawi mengungkapkan, kasus dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Payalingkung Kecamatan Lubuk Keliat, misalnya, Tahun 2021 temuan BPKP ada kekurangan fisik pekerjaan jalan 70 juta rupiah. Anehnya, hasil Pemeriksaan Inspektorat Ogan Ilir satu bulan yang lalu kekurangan fisik hanya 6 juta rupiah. Anehnya, program lainnya tidak ada temuan. Ironisnya, pemeriksaan dilakukan di kantor Inspektorat."Ini ada apa," tutur Asmawi.

     Begitu juga kasus dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Palu Kecamatan Pemulutan,sampai saat ini belum jelas hasil Pemeriksaan. Menurut sumber, lanjut Asmawi, sudah ada temuan penyimpangan, namun belum di sampaikan ke Penyidik yang menangani kasus tersebut. Belum lagi kasus lainnya.

      Untuk itu Asmawi mendesak Bupati Ogan Ilir untuk segera mengevaluasi Inspektur Pembantu dan para Auditor di Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir karena tidak cakap dan diduga banyak bermain."Bila perlu copot saja," ujar Asmawi.

      Asmawi juga berharap kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Kapolres Ogan Ilir,mencari format lain dalam hal menghitung kerugian negara. Bisa saja bekerjasama dengan Ahli Konstruksi.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)