Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan SDN Batununggul Menjadi Pilot Project Program Sekolah Penggerak
Pendidikan

SDN Batununggul Menjadi Pilot Project Program Sekolah Penggerak

15.26.00
Share it:


Sukabumi,(MediaTOR Online) - Sekolah SDN Batununggul, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat merupakan  sekolah yang ada di Kabupaten Sukabumi menjadi pilot project penerapan program sekolah penggerak.






Sekolah penggerak yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi  (Kemendikbudristek ) merupakan program merdeka belajar. Program ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk menggunakan kreativitas dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah berbasis proyek sebagai kurikulum sekolah penggerak.

Kepala Sekolah SDN Batununggul Maryati SPd saat ditemui, Kamis tgl 22 / 12 / 2022 mengaku bersyukur dan bangga atas ditunjuknya SDN Batununggul sebagai sekolah penggerak










Program sekolah Penggerak angkatan ke 2  dilaksanakan pada tahun ajaran 2022/2023  pihak sekolah  mulai melakukan berbagai kegiatan  menerapkan kurikulum merdeka.

“Alhamdulillah dengan adanya kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi terkait kurikulum merdeka yang sudah mulai diterapkan saat ini, tentu membantu kami dalam menyiapkan menjadi sekolah penggerak,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak akan diberikan bantuan dana dari Kemendikbud untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) guru.

“Sudah dilakukan  pendampingan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek berupa Pelatihan Komite Pembelajaran.secara online, dilanjutkan dengan kegiatan In House Training di sekolah, dan kegiatan pendampingan lainnya 4 kali lokakarya. kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan performanya,” tuturnya.

Untuk melaksanakan  program Kemendikbudristek  ini, pihak sekolah  saat ini melakukan berbagai kegiatan terkait Kurikulum Merdeka. Salah satunya ada Pembelajaran  Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Dari Kegiatan P5 ini  yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 17 minggu  bentuk hasil akhirnya dengan kegiatan  aksi nyata  dalam bentuk  Gebyar Proyek Penguatan Profil  Pelajar Pancasila.

Dengan Tema : Kewirausahaan dan Kearifan Lokal yang diadakan Pada Tgl 22 / 12 / 2022.

Tema kegiatan, Hayu urang ngamumule Budaya Daerah sareng Katuangan Tradisional Sunda,Sunda Nu Beunghar , Sunda nu Urang.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi  yang diwakili oleh Kasie Kurikulum Yudi Cucu Supriadi SPd, Fasilisator Sekolah Pengerak Fikri Zauharul Firdaus MPd serta hadir pula Pengawas Bina Kec Cimanggu Beti Setianingsih MMPd.

“Konsep dari  Kewirausahaan dan Kearifan Lokal adalah terjalinnya Silahturahmi antar guru dan walimurid serta meningkatkan kebersamaan.

Dalam acara tersebut diisi dengan berbagai macam2 kegiatan antara lain 

~ Jajanan tradisional sunda seperti kue lapis Comro , Cilok dll

~  Aneka Olahan buah 

~  Pencaksilat 

~ Tarian2 Siswa Siswi SDN Batununggul

Ujarnya saat ditemui oleh pihak mediator.(BIMA)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)