Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Sejumlah Elemen Anti Korupsi akan Melakukan Aksi ke Polda Sumsel Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Desa Payalingkung
Hukum Dan Kriminal

Sejumlah Elemen Anti Korupsi akan Melakukan Aksi ke Polda Sumsel Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Desa Payalingkung

10.41.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Sejumlah Elemen Lembaga Anti Korupsi akan menggelar aksi ke Polda Sumatera Selatan terkait dengan laporan dugaan Penyimpangan Dana Desa, Desa Payalingkung, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir yang ditangani Polres Ogan Ilir, yang diduga merugikan Negara hampir satu Milyar.



     Juru bicara Koalisi LSM Anti Korupsi, Helmy Taher kepada Wartawan, Sabtu mengungkapkan, dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa  Payalingkung, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir telah dilaporkan oleh Lembaga Anti Korupsi ke Pores Ogan Ilir beberapa waktu yang lalu. Sebagai tindak lanjut laporan itu, Kapolres Ogan Ilir telah menginstruksikan kepada Pidkor untuk segera menindaklanjutinya.

      Kemudian, lanjut Helmy, Tim Penyidik Tipikor Polres Ogan Ilir telah melakukan Pemeriksaan ke lapangan dan sudah memeriksa beberapa perangkat Desa, termasuk Ketua BPD. Namun, anehnya sampai saat ini Penyidik Tipikor Polres Ogan Ilir belum menetapkan tersangka.

     Menurut Helmy, dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Payalingkung yang dilaporkan itu diantaranya, Tahun 2019 Desa Payalingkung menerima Dana Desa sebesar Rp.788.950.000, dengan beberapa program yang diantaranya, Pembangunan embung Desa sebesar Rp.494.140.000, yang bersumber dari Penarikan Tahap satu dan Tahap Kedua. Namun, berdasarkan keterangan Tokoh Masyarakat, Program yang disebut Embung Desa itu ternyata rawa yang sudah digali yang kemudian didalami lagi satu meter. Dari hitungan paling banyak menghabiskan dana sebesar Rp.150 juta.

    Kemudian, Tahun Anggaran 2020, Program Embung Desa kembali dilanjutkan dengan nilai sebesar Rp.640.903.000, yang bersumber dari Penarikan tahap satu dan tahap kedua. Namun, Program ini diduga fiktif. Sebab, embung desa yang masuk dalam program tahun ini merupakan embung desa yang dibuat tahun 2019.

     Selanjutnya, Tahun Anggaran 2021, Desa Payalingkung menerima Dana Desa sebesar Rp.808.342.000, dengan beberapa program yang diantaranya, Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan desa (Pembangunan jalan cor beton plat dekker) sebesar Rp.85.653.800. Namun berdasarkan keterangan Tokoh Masyarakat, fisik pekerjaan diduga dikerjakan asal jadi. Pembangunan jalan Desa  (jalan rabat beton) dengan nilai Rp.136.318.200. Namun, fisik pekerjaan diduga dikerjakan asal jadi, tidak sesuai dengan dana yang ada. Saat ini jalan tersebut sudah hancur. Begitu juga jalan desa dengan nilai Rp.78.985.450, yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022, dikerjakan asal jadi.

    Terkait dengan itu, Koalisi Lsm Anti Korupsi, Senin mendatang akan melakukan aksi ke Polda Sumatera Selatan untuk mendesak Kapolda Sumatera Selatan untuk segera menginstruksikan Kapolres Ogan Ilir untuk segera menetapkan tersangka dugaan penyimpangan dana Desa, Desa Payalingkung.(rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)