Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)

Navigation
Home Unlabelled Prasasti Batutulis Alquran Bakal Dibangun di Pulau Ende

Prasasti Batutulis Alquran Bakal Dibangun di Pulau Ende

12.29.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Seiring berjalannya perkembangan kemajuan, Kecamatan Pulau Ende selalu melahirkan putra-putri terbaiknya yang mampu melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Anak-anak nelayan itu kini telah berkiprah untuk negara dan bangsa. Ada yang menjadi guru, Polri, TNI, anggota dewan (DPRD), bahkan menjadi bupati.

Wartawan MediaTOR  yang tertarik dengan kemajuan yang diperoleh wilayah tersebut kemudian menghubungi beberapa putra putra daerah pulau Ende. Diantaranya Iptu Kamaludin yang menjadi Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di Pulau Ende. Juga berbincang dengan anggota DPRD Kabupaten Ende Samsudin SE. Fokus perbincangan mengenai pembangunan yang ada di kecamatan Pulau Ende selama lima tahun itu.

Anggota DPRD Kabupaten Ende Samaudin SEMSUDIN SE, putra Desa Rurungga Ekoreko, Pulau Ende.(foto: dok.)

Dijelaskan, selama lima tahun ini  Kecamatan Pulau Ende yang terdiri dari sembilan desa dengan berbangga sudah merata pembangunan sarana dan prasarana.

"Tinggal beberapa lagi yang kami harus selesaikan," kata Samsudin SE, anggota DPRD Kabupaten Ende. 

Iptu Kamaludin, putera Desa Puutara, Kecamatan Pulau Ende.(foto: dok.)


Terutama, lanjutnya, apa yang di rencanakan  Bapak Kapolsek Pulau Ende Iptu Kamaludin yang mengajukan program kepada anggota DPR Kabupaten Ende yaitu pembangunan Monumen Al Qur'an di perbatasan Desa Rurungga Ekoreko dan Desa Puutara. Persisnya di Kampung Ngazu Kapu dan Kampung Puutara. "Kami sudah memberikan persetujuan adanya program tersebut," ujarnya.

Rencananya,  Insya Allah tahun 2024 bisa direalisasikan. Yang paling penting masyarakat Kecamatan Pulau Ende mendukung dan menyetujuinya. Terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, RT, RW, pemuda dan masyarakat Kecamatan Pulau Ende.

"Kita Harus bisa membangun daerah kelahiran kita," imbuh Samsudin, menutup bincang- bincangnya bersama wartawan MediaTOR.(M.Saleh Arghama)




Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)