Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Kantor Kejari Empat Lawang Digeruduk Emak-emak
Hukum Dan Kriminal

Kantor Kejari Empat Lawang Digeruduk Emak-emak

12.50.00
Share it:


Empat Lawang,(MediaTOR Online) -  Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Empat Lawang, Sumsel digeruduk  puluhan emak-emak yang mengaku dari Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, Sumsel, Rabu, (31/5/2023).

Sejumlah tuntutan pun disampaikan emak-emak tersebut di depan kantor Kejari Empat Lawang, terkait bantuan sosial seperti BPNT dan PKH yang diduga dicoret oleh Kepala Desa Babatan, karena dianggap tidak memilih kepala desa tersebut saat pilkades lalu.


Kami meminta keadilan karena nama-nama yang dapat bantuan sosial seperti BPNT dan PKH dicoret oleh Kepala Desa Babatan karena tidak memilih kepala desa waktu pilkades. Semua pendukung kades itu mendapatkan bantuan," ujar juru bicara aksi, Rika saat menyampaikan orasinya.

Menurut dia, kadesnya selalu mengintervensi bantuan sosial pemerintah baik bantuan BPNT, maupun PKH yang disalurkan melalui kantor pos.

"Kami meminta kepada penegak hukum agar dapat mengadili Kades Babatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena kami sudah geram atas tingkah kades yang selalu mengintervensi bantuan sosial pemerintah," katanya.

Salah seorang koordinator  aksi mengatakan kepada awak media  yang juga mantan perangkat Desa Babatan, Dodi Irawan mengaku tidak pernah menerima gaji sejak November 2022. Karena itu dia mengundurkan diri dari perangkat desa. 

Banyaknya data fiktif terhadap yang menerima bantuan sosial. KPM yang dirugikan 130 orang," kata dia.

Sementara itu, Kajari Empat Lawang, Eryana Ganda Nugraha SH didampingi Kasi Pidsus Iwan Setiadi SH mengatakan, agar masyarakat dapat membuat laporan tertulis terlebih dahulu.

"Kami meminta kepada masyarakat untuk membuat laporan tertulis terlebih dahulu. Agar bisa ditindaklanjuti dan nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh APH," jelasnya.

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan,  semua laporan pihaknya akan terima. Namun kejaksaan mempunyai SOP dan prosedur dalam menerima laporan.

"Laporan apa pun masih kami layani, datang sendiri pun tetap kami layani. Masalah ini akan kita panggil terlebih dahulu pihak terkait untuk klarifikasi, kita tidak bisa memutuskan secara sepihak, pungkasnya  (MSA).

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)