Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Pelaksanaan PPDB SMAN 11 Kota Depok Sesuai Aturan
Pendidikan

Pelaksanaan PPDB SMAN 11 Kota Depok Sesuai Aturan

16.48.00
Share it:

Depok,(MediaTOR Online) - Bidang Kesiswaan SMA Negeri 11 Kota Depok Yani Zasari MPd menegaskan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan di SMA Negeri 11 Kota Depok berjalan sesuai aturan dan kondusif. 

"Panitia PPDB SMA Negeri 11 Depok sudah melaksanakan aturan yang diberlakukan dalam penerimaan siswa baru," kata Yani kepada Dinamika News di kantornya, Jum'at (21/07/23).



Yani mengatakan minat orang tua untuk memasukkan anaknya di SMA Negeri 11 Depok tahun ajaran 2023-2024 cukup tinggi. Namun kata Yani, panitia PPDB hanya bisa menerima siswa baru sesuai quota karena adanya keterbatasan ruang belajar. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melanjutkan sekolah ke jenjang SMA khususnya di SMAN 11 Kota Depok, Pemerintahan Pusat maupun provinsi harus mulai mengutamakan pembangunan infrastruktur ruang kelas. Sehingga tidak ada lagi pelajaran dilaksanakan sore hari. 

"idealnya, sekolah melaksanakan pembelajaran pagi hingga siang hari sehingga pembelajaran sekolah bisa efektif sesuai dengan program dan tujuan pendidikan," ujar Yani. 

Sekolah yang memiliki moto kreatif, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia itu, ditunjang dengan kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) yang memiliki prestasi. Sedikitnya ada 14 ekskul yang di laksanakan di SMA Negeri 11 Depok diantaranya paskibra, pramuka, futsal, basket, bulutangkis, kesenian tari saman, renang, PMR, karate. Prestasi ekskul  untuk ditingkat nasional diantaranya renang, karate dan Bulutangkis. 

Yani berharap SMA Negeri 11 Kota Depok menjadi sekolah, kondusif,   nyaman, memilik sarana dan prasarana memadai terutama bisa menambah ruang belajar baru sehingga tidak ada lagi sekolah kelas sore.

Terkait pemberitaan mengenai adanya pungli PPDB di SMAN 11 Depok, Yani menegaskan bahwa pemberitaan itu tidak benar, panitia PPDB sudah melaksanakan aturan yang berlaku dan berjalan dengan kondusif. (Darlis)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)