Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum SCI Desak Kejaksaan Agung Usut Penggunaan Dana Kormi Sumsel
Hukum

SCI Desak Kejaksaan Agung Usut Penggunaan Dana Kormi Sumsel

07.08.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) mendesak Kejaksaan Agung mengusut Penggunaan dana Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumsel yang bersumber dari APBD Sumsel, bantuan dari Bank Sumselbabel, bantuan    BUMN dan bantuan BUMD.

     Berbicara kepada Wartawan di Palembang, Koordinator Nasional Corruption Investigation (SCI) mengungkapkan, untuk menunjang kegiatan mengikuti Fornas 2022, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumsel mendapat suntikan dana dari APBD Pemprop Sumsel sebesar Rp.16 Milyar. Suntikan dana dari Bank Sumselbabel sebesar Rp.9 milyar. Suntikan dari PT.BA sebesar Rp.9 Milyar. Pertanyaannya adalah; apakah bantuan Pemprop Sumsel tersebut melalui mekanisme proses Penganggaran yang benar. Apakah suntikan dana dari Bank Sumselbabel mendapat persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham, apakah keputusan sepihak dari Direktur Utama. Kemudian, diambil dari Pos mana.

Selain itu, suntikan dana dari PT.BA diambil dari Pos mana. Apakah ada persetujuan Menteri BUMN. Pertanyaan lainnya adalah, apakah penggunaan dana tersebut dilakukan dengan benar oleh Pengurus Kormi Sumsel.

     "Kami berharap, Kejaksaan Agung melakukan pengusutan," ujar Asmawi.

     Disisi lain, kata Asmawi, kurangnya kepedulian   Gubernur Sumatera Selatan terhadap dana pembinaan prestasi olahraga yg menyebabkan KONI Sumsel menjadi tumbal permasalahan hukum. 

     "Gubernur harus bertanggungjawab atas kondisi ini, bukan malah sibuk menghubungi Ketua Umum KONI pusat untuk minta caretaker," ujar Asmawi, HS, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI ) kepada Wartawan, Rabu. Asmawi berbicara kepada Wartawan menanggapi tiga orang Pengurus Koni Sumsel yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.        

     Menurut Asmawi, seharusnya Herman Deru bercermin dulu apakah dia punya kepedulian dengan kondisi KONI yang serba kekurangan dana selama ia menjadi orang nomor satu di Sumsel.

    Menurut Asmawi, Gubernur Herman Deru jangan hanya memprioritaskan anggaran untuk KORMI Sumsel. Sementara Kormi  ketuanya anak kandungnya sendiri.      

      Disisi lain, KONI sebagai wadah pembinaan olahraga prestasi, dibiarkan terseok-seok sehingga terjerat dengan kasus yang terjadi saat ini. 

      Society Corruption Investigation (SCI) mendesak Kejaksaan Agung menelusuri dan memeriksa  Penggunaan dana dari pihak ketiga kepada KORMI Sumsel. Selain itu, kata Asmawi,  diduga terindikasi kuat KORMI Sumsel jadi alat bancakan oknum-oknum Dispora dan pihak-pohak  tertentu. 

      "Patut diduga terjadi conflik of interest dengan bantuan-bantuan dari BUMN dan BUMD untuk. mensupport anggaran KORMI Sumsel," ujar Asmawi.

    Menurut Asmawi, Fornas Tahun 2022 Kormi Sumsel mendapat kucuran dana dari APBD sebesar Rp.16 Milyar. Suntikan dana dari Bank Sumsel Rp.9 milyar, suntikan PT.BA sebesar Rp.9 Milyar. Nah, pertanyaannya apakah dana tersebut bisa dipertanggung jawabkan.)rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)