Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal SCI Akan Minta Keadilan Kapolda Sumsel Terkait Pencemaran Lingkungan Perusahaan Batubara di Atas Lahan Milik Warga Prabumulih Barat
Hukum Dan Kriminal

SCI Akan Minta Keadilan Kapolda Sumsel Terkait Pencemaran Lingkungan Perusahaan Batubara di Atas Lahan Milik Warga Prabumulih Barat

15.41.00
Share it:

Palembang,Society Corruption Investigation (SCI) meminta keadilan Kapolda Sumatera Selatan terkait limbah perusahaan Batubara yang menggenangi lahan milik Warga Desa Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih, Sumatera Selatan.

      Kepada Wartawan di Palembang, Minggu, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) Asmawi,HS mengungkapkan, persoalan limbah perusahaan Batubara PT.GHEMMI, PT.Musi Prima Coal dan PT.LCL yang mencemari lahan milik Warga Desa Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan di Desa Gunung Raje Kampung tiga, Prabumulih Barat telah lama berlangsung. Namun sampai saat ini belum ada penyelesaian.

      Menurut Asmawi,HS, salah seorang warga bernama Yogosman telah melapor ke Polda Sumatera Selatan. Sebagai tindak lanjut laporan itu, Unit III Subdit IV Tipidter Ditreskrimum Polda Sumsel, dengan dasar: Laporan informasi Nomor: R/LI-49/XI/2022/Ter/Ditreskrimsus Tanggal 14 September 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/III/IX/2022/Ter/Ditreskrimsus Tanggal 19 September 2022, melakukan langkah langkah yang diantaranya mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan saksi saksi. Namun, hingga saat ini satu tahun penanganan kasus ini belum ada kejelasan.

      Menurut Asmawi, pihaknya beberapa waktu yang lalu, mendampingi pemilik lahan,.Yogos, menemui Penyidik Unit III Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk menanyakan tindak lanjut penangan laporan Yogos. Saat pertemuan, salah seorang Penyidik, Aipda Adhimas P,SH menyebutkan bahwa tanah atas nama Yugos diakui oleh pihak lain bernama Darwan. Disebutkan juga bahwa Darwan sdh menerima ganti rugi dari perusahaan.

  Menjawab pertanyaan apa dasar ganti rugi dari perusahaan tersebut. Dijawab oleh Adhimas, Darwan punya SPH. Ditanya lagi, apakah Darwan dan pihak perusahaan sudah di BAP, dijawab sudah. Namun ternyata, dasar ganti rugi itu Surat Hibah tertanggal 26 Juni Tahun 2014 dari Ripin yang mengaku pemilik tanah kepada Darwan. Sebagai saksi M.Said, tanpa ditandatangani Kepala Desa. Surat Hibah tersebut diragukan keabsahannya. Sebab, M.Said (orang tua Yugos) meninggal pada 12 Mei 2008. Sedangkan Ripin (orang tua Darwan) meninggal pada tahun 2006. Sedangkan Surat Hibah dibuat Tanggal 26 Juni 2014. Pertanyaannya adalah, kenapa Penyidik tidak meneliti dan memintai keterangan pihak lain tentang keabsahan surat tersebut.

     Menurut Asmawi, persoalan lahan milik warga lainnya yang tercemar akibat limbah beberapa perusahaan batubara tersebut, sampai saat ini belum ada penyelesian.

     Terkait dengan itu,Society Corruption Investigation (SCI) bersama jaringan Lsm untuk Keadilan akan menyurati Kapolda Sumatera Selatan untuk meminta Keadilan. Dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi unjuk rasa di Polda Sumatera Selatan dan di Mabes Polri.(rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)