Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum TKD Prabowo-Gibran Bidang Hukum dan Advokasi Sulsel Hadiri Deklarasi Aliansi Advokat Indonesia Bersatu
Hukum

TKD Prabowo-Gibran Bidang Hukum dan Advokasi Sulsel Hadiri Deklarasi Aliansi Advokat Indonesia Bersatu

01.45.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Bidang Hukum dan Advokasi Provinsi Sulawesi Selatan turut menghadiri acara deklarasi Aliansi Advokat Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan pengacara kondang Otto Hasibuan, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

H. Dr Yusuf Gunco SH MH kepada awak media mengaku kehadirannya bersama kedua rekannya seperti Mustandar SH MH dan Azis T. SH MH adalah diutus oleh TKD Prabowo-Gibran Sulawesi Selatan untuk mengikuti acara deklarasi Aliansi Advokat Indonesia Bersatu.

"Target kami adalah ingin menghasilkan dan dari TKN ini apa yang kita bawa ke masing-masing provinsi khususnya di Sulawesi Selatan. Hal ini kami berangkat bertiga dan Insya Allah akan kami ikuti deklarasi ini untuk bahan-bahan ke depan apa yang akan kita lakukan di Sulawesi Selatan," ujarnya.


Lebih lanjut, Yusuf mengatakan bahwa target di TKD Prabowo-Gibran Sulawesi Selatan sendiri adalah memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran dan satu putaran.

"Di Sulawesi Selatan sekarang Alhamdullilah setiap hari perkembangan pasangan nomor urut 2 ini makin pesat. Insya Allah kita akan capai target sampai 56 %. Kami dari 3 partai ini saya dari Partai Golkar, sedangkan Pak Mustandar dari PAN dan Pak Azis dari Partai Demokrat," tuturnya.

Yusuf yang juga maju sebagai calon anggota legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) 5 kota Makssar ini menambahkan Tim Hukum dan Advokasi TKD Prabowo-Gibran Sulawesi Selatan terus melihat perkembangan dari TKN apa yang menjadi beban untuk Sulawesi Selatan khususnya di bidang Hukum.

"Karena tidak tertutup kemungkinan ini pasti ada acuan-acuan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi harapan kami seluruh AAIB ini untuk bisa fokus membackup di masing-masing provinsi tentang pelanggaran-pelanggaran pilpres seperti manuver aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini lagi marak di kota Makassar," jelasnya. 

"Jadi solusinya kita dari tim hukum dan advokasi TKD Prabowo-Gibran Sulawesi Selatan bergerak untuk memblok gerakan ASN tersebut. Ini yang terjadi saat ini yakni pelanggaran etika oleh beberapa ASN Sulawesi Selatan yang turut berkomentar tentang paslon 02. Menurut kami itu sangat merugikan paslon 02, maka itu kita himbau dan blok," tandas Yusuf.(LW).

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)