Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Politik Deklarasi PDIP, PPP, dan PBB Usung Ade Kuswara Kunang Calon Bupati Kabupaten Bekasi
Politik

Deklarasi PDIP, PPP, dan PBB Usung Ade Kuswara Kunang Calon Bupati Kabupaten Bekasi

18.46.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi menggelar konsolidasi partai, dari Ketua Ranting, Pengurus PAC, Badan Partai dan Sayap Partai, Kegiatan tersebut sekaligus mensosialisasikan calon Bupati Bekasi yang akan mendatang yaitu Ade Kuswara Kunang. Acara dilaksanakan di Hotel Metland Tambun, pada Minggu (9/6/2024). 

Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Soleman mejelaskan, Deklarasi partai dilakukan untuk memanaskan partai kembali. Setelah Pemilu 2024 lalu, pihaknya harus bergerak untuk memenangkan Pilkada 2024 Serentak di Bulan November yang akan mendatang. 

"Kita cek kembali pengurus partai hingga ke ranting. Kita panaskan mesin kembali. Tidak ada kata lelah untuk memenangkan PDI Perjuangan di Kabupaten Bekasi,” ujar Soleman.

Soleman mengatakan, Deklarasi partai yang di buka oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, turut di hadiri bakal calon Gubernur Jawa Barat, Ono Surono dan bakal Calon Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Sehingga, pengurus partai sudah harus mensosialisasikan kedua kader partai terbaik tersebut ke masyarakat.

Apalagi, Lanjut Soleman, saat ini bakal calon Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang telah mendapatkan Surat Tugas dari DPP PDI Perjuangan, untuk mencari calon Wakil Bupati. Lantaran, saat ini Ade Kuswara Kunang telah mendapatkan Surat Tugas dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Dari awal kita para Ketua DPC dari saya, PPP dan PBB dari awal berusaha keras memperoleh surat tugas untuk diperuntukkan kepada Ade Kuswara Kunang,” jelasnya.

Pria asal Tambun Selatan tersebut menepis sindiran dan intrik-intrik bakal calon Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, bahwa tidak akan mendapatkan rekomendasi dan merupakan koalisi kecil. Padahal, yang lainnya saja belum ada koalisi dan belum ada yang mendapatkan Surat Tugas sebagai bakal Calon Bupati Bekasi.

“Kita di remehkan koalisi kecil. Biarin aja. Yang penting kita sudah punya tiket buat bakal Calon Bupati. Yang lain belum tentu, karena semua ada mekanismenya,” sindirnya.

“Kita berharap untuk partai-partai lain bergabung. Agar sama-sama membangun Kabupaten Bekasi. Kan kata mereka koalisi kecil. Kalau gitu ayo kita bikin koalisi besar,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, Surat Tugas sudah di berikan langsung ke DPC Partai dan telah diserahkan ke Ade Kuswara Kunang, untuk menjalankan tugas-tugas partai, memenangkan Pilkada 2024. Sehingga, jika ada kader partai yang tidak mendukung, akan kita pecat.

“Yang balelo akan kita pecat!. Dan kita harus yakin Kabupaten Bekasi nanti akan memenangkan Pilkada 2024,” ujarnya.

Di tempat yang sama, bakal Calon Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang menambahkan, surat tugas yang diperuntukkan untuk dirinya, akan siap memegang amanah. Apalagi, ada kesamaan visi dan misi untuk membangun Kabupaten Bekasi.

“Hari ini semua surat tugas dari masing-masing koalisi partai yakni PDI Perjuangan, PPP dan PBB sudah turun dari DPP Partai masing-masing dan sudah di terima calon Bupati,” tandasnya. (Yusminah)

Tags: Politik
Share it:

Politik

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)