Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Olahraga Dinas Pertanian Sukabumi Pastikan Klarifikasi Lahan Rencana Stadion di Jampangkulon Sesuai Regulasi
Olahraga

Dinas Pertanian Sukabumi Pastikan Klarifikasi Lahan Rencana Stadion di Jampangkulon Sesuai Regulasi

22.22.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) -;Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi melakukan peninjauan lapangan terhadap lahan yang direncanakan untuk pembangunan stadion di Desa Padajaya, Kecamatan Jampangkulon, Rabu (21/1/2026).


Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan klarifikasi dan verifikasi status lahan guna memastikan rencana pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peninjauan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora) Kabupaten Sukabumi, Drs. Yudi Mulyadi, M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, H. Denis Eriska, Camat Jampangkulon Dading, serta jajaran kepala seksi dari masing-masing dinas terkait.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, H. Denis Eriska, menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Dari hasil pengukuran dan pengecekan di lapangan, batas-batas lahan yang direncanakan telah sesuai dengan perencanaan awal.

“Dinas Pertanian saat ini fokus pada penyelesaian proses klarifikasi lahan. Apabila seluruh tahapan administrasi dan teknis telah dinyatakan memenuhi ketentuan, maka pengelolaan lahan selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Dispora untuk mendukung pembangunan stadion,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa setiap tahapan akan dilaksanakan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan lahan pertanian. Hal ini termasuk memperhatikan aspek perlindungan lahan pertanian dan dampaknya terhadap ketahanan pangan daerah.

Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan non-pertanian dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai kebijakan daerah, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan selaras dengan upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Sukabumi.(SU)

Tags: Olahraga
Share it:

Olahraga

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)