Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Aidil Yan Matondang Terpilih Menjadi Ketua PWI Bekasi Periode 2015 - 2018 Wujudkan PWI Bermartabat dan Berdaulat
Bodetabek

Aidil Yan Matondang Terpilih Menjadi Ketua PWI Bekasi Periode 2015 - 2018 Wujudkan PWI Bermartabat dan Berdaulat

20.48.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR),-KONFRENSI lanjutan II PWI Bekasi periode 2015 - 2018 sukses terlaksana dengan menobatkan Aidil Yan Matondang, Bsc  sebagai Ketua PWI Bekasi terpilih.
 
Hasil penghitungan suara sebanyak 16 suara diraih Aidil Yan Matondang dan 5 suara diraih Melody Sinaga, dan satu suara dinyatakan tidak sah dari 22 anggota biasa yang hadir dalam Konfrensi Lanjutan II PWI Bekasi, kemarin (30/3).
  Dengan terpilihnya Aidil Yan Matondang sebagai Ketua PWI Bekasi diharapkan membawa perubahan secara signifikan bagi kemajuan organisasi PWI.

 " Alhamdulillah, dengan dipercayakannya saya menjabat Ketua PWI Bekasi, Insya Alloh apa yang menjadi visi dan misi saya untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan,  menjadikan PWI bermartabat dan berdaulat mendapat dukungan dari semua pihak," ujar Aidil optimis.

  Keinginan untuk menjadikan PWI Bekasi sebagai organisasi wartawan yang mampu. berperan positip dalam pembangunan Kota dan Kabupaten Bekasi perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
   Untuk itu salah satu program kerja Kepengurusan PWI Bekasi periode 2015 - 2018 bertekad melakukan pembinaan, rekruitmen serta regenerasi anggota.

Menurut Aidil saat ini jumlah anggota biasa yang tercatat hanya berjumlah 26 anggota dari berbagai media dan semuanya berusia diatas 45 tahun, sedangkan jumlah anggota muda berjumlah 70 anggota.

"Harapan saya perlu regenerasi agar anggota muda yang jumlahnya cukup banyak bisa meningkat statusnya menjadi anggota biasa, karena anggota biasa inilah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan PWI Bekasi," terang Aidil yang sebelumnya menjabat Plt PWI Bekasi ini serius.

Adapun sususnan Pengurus PWI Bekasi Periode 2015 – 2018, sebagai berikut ; Ketua  : H.Aidil Yan M, Bsc, Skm. Berita Kriminal,  Wakil Ketua I : Ewwy Widhiansyah, Sk.Harian Bekasi, Wakil Ketua II : Melody Sinaga, Skm. Jakpos, Sekretaris : Darwin Manalu, Skm.Mediator, Wakil Sekretaris : Amri Siregar, Harian Sentana, Bendahara : Lorayati Debataraja, Sku.Koran Transaksi, Wakil Bendahara : Arsyad Elly : Skm. Koran Pemantau Korupsi, Seksi Organisasi : Sarigokma Siregar, Harian Reaksi Bekasi, Seksi Advokasi : Akram.S.Marjuki.R, SH, Sku Laras Post, Seksi Kesejahteraan : Anton Sitinjak, Skm.Rakyat Oposisi.(Sofi/DM)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)