Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek DPRD Akan Menginterpelasi Pemkot Bekasi atas Carut Marut Pelaksanaan PPDB Online
Bodetabek

DPRD Akan Menginterpelasi Pemkot Bekasi atas Carut Marut Pelaksanaan PPDB Online

19.14.00
Share it:
Bekasi,(MediaTOR Oline) - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yang sudah selesai dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi belum lama ini, menyisakan berbagai permasalahan. Hal ini mendorong DPRD Kota Bekasi mengajukan hak interpelasi atas carut marutnya pelaksanaan PPDB Online 100 persen ini.
  Diketahui dari 50 anggota dewan, saat ini sudah 27 anggota dewan dari 5 fraksi, yakni fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PAN , Hanura dan PPP sepakat melakukan usulan hak interpelasi.
Ketua Komisi D, Nuryadi Darmawan menyatakan bahwa didalam juklak juknis PPDB online tahun 2015, yang diterbitkan melalui Kepwal Nomor 422.1/Kep.280-Disdik/VI/2015, dinilai tidak mengakomodir siswa miskin. Sehingga, tahap kedua yakni jalur zonasi wilayah sekolah tidak jelas dan membingungkan masyarakat.
"Kami sudah menandatangani secara resmi hak interpelasi. FPDIP ada 12 orang, Fraksi Hanura sebanyak 3 orang, Fraksi PAN 4 orang, Fraksi Gerindra 6 orang dan PPP sebanyak 2 orang," jelas Enung.
Hal senada dikatakan anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra, Murfati Soekamto
kepada KoranMediator.com, kemarin (10/7/2015), mengatakan carut marut pelaksanaan PPDB online yang sudah berjalan 3 tahun tidak membawa perubahan, masih banyak siswa miskin dengan prestasi pas -pasnya tetap tak bisa menikmati pendidikan gratis.
"Banyak siswa bernilai tinggi dari keluarga mampu justeru mendominasi sekolah-sekolah negeri karena adanya sistem yang membolehkan siswa mendaftar 3 alternatif sekolah jika gagal tidak diterima. Otomatis siswa dengan nilai pas - pasnya tergeser oleh mereka. Lalu buat apa ada zonasi wilayah sekolah kalau toh warga miskin dengan nilai tak memuaskan tak bisa sekolah gratis," katanya kesal.
Murfati berharap pembagian jatah zonasi lebih memprioritaskan warga sekitar sekolah  yang memang benar -benar membutuhkan sekolah gratis.

" Siswa yang memiliki nilai tak memuaskan tak bisa melanjutkan sekolah gara - gara tak bisa masuk sekolah negeri yang gratis, dan untuk melanjutkan sekolah di swasta, mereka warga miskin yang tak mampu membiayainya," terang anggota Komisi D ini prihatin.
      
Salah satunya, Usman (42) warga Kayuringin, orang tua yang mendaftarkan anaknya di salah satu smp negeri di wilayah Bekasi Selatan, menuturkan perihal sistem PPDB Online yang tidak memihak warga miskin.

"Anak saya ga bisa masuk sekolah negeri karena ga kebagian  kuota.Kegeser sama anak - anak yang nilainya tinggi. Mau gimana lagi terpaksa ga sekolah dulu,  karena ga ada biaya," kata Usman sedih.

Apalagi, menurut Usman koneksi ke jaringan on line PPDB Kota Bekasi lambat dan susah untuk di akses.    
  "Penggunaan jaringan on linenya bikin warga bingung, sulit mengaksesnya karena orang tua kan umumnya masih belum paham soal internet?," kata Usman prihatin.(Sf)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)