Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Peredaran Minol Illegal Marak di Ibukota, Oknum Aparat Diduga ‘Tutup Mata’
Hukum

Peredaran Minol Illegal Marak di Ibukota, Oknum Aparat Diduga ‘Tutup Mata’

00.31.00
Share it:
Jakarta,(MediaTOR Online) – Menteri Keuangan beberapa waktu lalu dengan tegas telah meminta aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperketat pengawasan masuknya barang-barang impor, khususnya minuman alkohol (minol) kategori red label. Namun, kenyataannya peredaran minol illegal kian marak di ibukota. Lancarnya praktik penggelapan pajak bea impor minol illegal tersebut diduga akibat  oknum aparat ‘tutup mata’.
ilustrasi
    Dugaan keterlibatan oknum tersebut, menurut temuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) sangat kental dan sudah berlangsung sekitar satu tahun.
    Dikatakan, oknum di Polres Pelabuhan Tanjung  Priok diduga telah  menyalahgunakan wewenang, karena selama ini ‘tutup mata’ terhadap kegiatan masuknya minol illegal ke Jakarta. Sehingga diduga telah terjadi praktik pungli terkait penyelundupan minol yang
diduga dibackup oknum Polres Pelabuhan Tanjung  Priok. Khususnya,  yaang terjadi sekitar bulan Agustus 2017.
    Ada pun kronologi dari dugaan penyalahgunaan wewenang dimaksud yaitu; minol  sebanyak 7000 botol dari  berbagai merk dari Singapore masuk  ke Kepri, kemudian minol tersebut dikirim ke Jakarta menggunakan kapal Pelni. Agar mulus masuk ke ibukota, pemilik berkordinasi dengan oknum berinisial F dan LS  yang dimintakan biaya Rp.400.000,- perkoli. Pada saat, minol illegal tersebut masih  di atas kapal ditangkap pihak Polairud Mabes Polri dan kemudian  hasil  tangkapan   tersebut diserahkan kepada pihak Kanwil DJBC DKI Jakarta.
     Pemilik minol lantas meminta pertanggungjawaban kedua oknum tersebut, yang kemudian dijanjikan  barang miras 72 koli tersebut akan dikembalikan. Beberapa waktu kemudian pemilik barang berinisial S. menerima barang mirasnya sebanyak lima dus dari kedua oknum polisi  tersebut.
    Menurut Hasudungan S., Direktur  Eksekutif  LSM GIAK, pihaknya mengklarifikasi temuan tersebut kepada pihak Polres Pelabuhan Tanjung  Priok, dalam hal ini, Kasat Reskrimum,  yangg menyatakan dia siap bertanggungjawab atas kesalahan anak buahnya. 
   Sementara itu, pihak Kapolres Pelabuhan Tanjung  Priok yang dikkonfirmasi Koran ini melalui Surat Konfirmasi Nomor: 111/Kf/Red/MdT/Jkt/X/2017 tertanggal 4 Oktober 2017, hingga berita ini ditulis belum memberikan jaawaban. (AR/MST)



Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)