Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah GAJI ASN PEMKAB SUKABUMI DISUMBANGKAN UNTUK TANGANI COVID
Daerah

GAJI ASN PEMKAB SUKABUMI DISUMBANGKAN UNTUK TANGANI COVID

17.29.00
Share it:
Sukabumi,(MediaTOR Online) - Berbagai Upaya yang dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pencegahan Penyebaran virus corona terus dilakukan. Dimulai dari pembentukan relawan ASN yang diberikan tugas tambahan hingga penyisihan gaji sebagai sumbangan dari para ASN, pada Selasa, (14/04/2020).

Melalui Surat Edaran Nomor : 236/2497-Kesra tentang sumbangan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk penanggulangan penyebaran covid-19, Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami meminta ASN untuk mengumpulkan sumbangan yang bersumber dari perhitungan gaji bersih mulai Bulan April dan  Mei 2020

"Penyisihan gaji  ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi merupakan upaya dan gerak bersama untuk membantu penanganan Covid-19," ucap H.Marwan Hamami di Pendopo Sukabumi.

Sistem dan tata cara serta mekanisme pengumpulan sumbangan tersebut diatur dan dikelola oleh Kepala Perangkat Daerah masing masing yang nantinya akan secara kolektif disetor ke rekening Dana Sosial DPK KORPRI Sukabumi Bank BJB Cabang Palabuhanratu.

Aksi ini pun dinilai sebagai bentuk kepedulian para Aparatur Sipil Negara menjawab Surat Edaran Bupati Sukabumi untuk penanggulangan wabah virus corona.

"Kalau dihitung rata rata pendapatan ASN setelah adanya TKD  dalam 2 tahun terakhir, pendapatan ASN di Kabupaten Sukabumi terbilang cukup dan masuk dalam kriteria sejahtera, jadi wajar kalau para ASN dituntut membantu dalam upaya penanganan dan pencegahan covid, berbagi itu harus sebagai bentuk bela negara" tegasnya.

Dihubungi terpisah Asisten Daerah ( Asda) 1 Bidang Pemerintahan dan Sosial Pemerintah Kabupaten  Sukabumi Ade Setiawan, menerangkan bahwa penyisihan gaji tersebut dilaksanakan secara sukarela sesuai komitmen dengan pimpinan Perangkat Daerah masing masing.

"Walau belum semua Perangkat Daerah tapi dalam beberapa hari sudah terkumpul  sekitar 250 jutaan, ini sangat luar biasa, artinya bentuk kepedulian para ASN di Kabupaten Sukabumi cukup tinggi" ungkapnya. ( IRS )
Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)