Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Eksekutor Kejari Jakut Jebloskan Ke Dalam Bui Terpidana Penyelundup Mobil Mewah
Hukum Dan Kriminal

Eksekutor Kejari Jakut Jebloskan Ke Dalam Bui Terpidana Penyelundup Mobil Mewah

18.33.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Tim eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara menjebloskan ke dalam penjara Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur, terpidana buron kasus penyelundupan mobil mewah, Suteja Setiawan, Kamis (14/4/2022). Hal itu dilakukan jaksa eksekutor agar terpidana mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman sebagaimana diputuskan pengadilan.

"Jaksa eksekutor telah memasukan terpidana yang sempat buron itu ke penjara Rutan Cipinang Jakarta Timur untuk menjalani sekaligus menghabiskan hukumannya sebagaimana diputuskan pengadilan," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara, Atang Pujianto SH MH didampingi Kasi intelijen Kejari Jakarta Utara, M Sofyan Iskandar Alam SH, Kamis (14/4/2022).

"Kami selaku eksekutor menjalankan perintah pengadilan demi kepastian hukum," kata M Sofyan Iskandar Alam menambahkan.

terpidana Suteja Setiawan saat digiring ke mobil tahanan untuk dijebloskan ke dalam bui oleh eksekutor Kejari Jakarta Utara


Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung meringkus terpidana buron Suteja Setiawan pada Rabu tanggal 13 April 2022 jam 20.30 WIB di Jalan Musaen, Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 591K/Pid.Sus/2021 tanggal 25 Maret 2021 Suteja Setiawan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 102 huruf h UU nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Utara, tahun 2019.

Oleh karena itu majelis hakim kasasi MA RI menjatuhkan pidana penjara terhadap Suteja Setiawan selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.728.610.463,- atau Rp1,7 miliar lebih dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan 6 (enam) bulan.

Setelah dibekuk selanjutnya terpidana dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk kemudian dibawa menuju Jakarta Utara untuk dilakukan eksekusi terhadap Suteja Setiawan.

Terpidana  Suteja Setiawan sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejati DKI Jakarta. Hal itu dilakukan setelah dipanggil secara patut, Suteja Setiawan tidak menghiraukan panggilan tersebut bahkan menghilang dan berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan jejak dari Tim Tabur  Kejaksaan.***

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)