Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Jonri Simanjuntak Minta Majelis Hakim PN Jakarta Utara Tolak Surat Dakwaan Jaksa
Hukum Dan Kriminal

Jonri Simanjuntak Minta Majelis Hakim PN Jakarta Utara Tolak Surat Dakwaan Jaksa

17.47.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Penasihat hukum terdakwa Adnan Akbar, Jonri Simanjuntak SH dan Percayak SH, meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pimpinan Tumpanuli Marbun SH MH agar menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Subhan SH MH atau tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara tersebut. Pasalnya, selain dakwaan JPU kabur dan tidak jelas juga bertentangan dengan locus delicti atau tempat kejadian perkara tersebut.

advokat Jonri Simanjuntak sedang bacakan eksepsi


Penasihat hukum dalam eksepsinya juga menyebutkan bahwa alasan PN Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara karena minyak yang dikirim terdakwa ke PT JE lokasinya di proyek PLTM  Lebak Tundun, Desa Cibarengkok, Kel Cimandiri Laut, Kec Panggarangan, Lebak, Banten.

Dalam sidang yang berlangsung, Senin (4/4/2022), di PN Jakarta Utara, penasihat hukum merujuk ke pasal 1 angka 5 yang berbunyi: direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pelapor bukanlah Dirut atau direksi PT Jagad Energy (JE). Tetapi dua orang bernama Djin Rusung dan Linny, yang bukan Dirut atau direksi PT JE.

sidang kasus penipuan di PN Jakarta Utara

Jonri Simanjuntak menyebutkan pula bahwa perkara tersebut beraroma perdata. Alasannya, pada 5 April 2022 akan digelar sidang perkara tersebut dimana PT JE sebagai turut tergugat.

Atas fakta dan dalil-dalil yang diajukan pada nota keberatan tersebut, penasihat hukum meminta majelis hakim agar menerima seluruh eksepsi, menyatakan PN Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara terdakwa Adnan Akbar, BAP penyidik terhadap terdakwa Adnan Akbar dibatalkan dan surat dakwaan batal atau tak dapat diterima.

JPU Subhan sebelumnya mempersalahkan terdakwa Dirut PT Nahda Mentari (NM) Adnan Akbar telah memperdaya pihak PT JE. Dia memesan BBM dari PT JE untuk dikirimkan ke PT Waskita Karya keperluan proyek PLTMH di Lebak Tundun Banten. Namun sekitar Rp 665 juta lebih diduga belum dibayarkan terdakwa Adnan Akbar ke PT JE hingga saat ini.***


Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)