Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Rokok Ilegal Beredar di Sumatera Selatan, NCW Akan Koordinasi dengan Dirjen Bea dan Cukai
Hukum Dan Kriminal

Rokok Ilegal Beredar di Sumatera Selatan, NCW Akan Koordinasi dengan Dirjen Bea dan Cukai

13.52.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Nusantara Corruption Watch (NCW) akan melakukan koordinasi dengan Dirjend Bea dan Cukai untuk melakukan langkah langkah terkait peredaran rokok Ilegal di Sumatera Selatan.

    Direktur Kebijakan Publik Nusantara Corruption Watch (NCW) Maruli S. kepada wartawan di Jakarta mengungkapkan, berdasarkan investigasi yang dilakukan Tim Nusantara Corruption Watc (NCW) di Palembang selama sepekan, ditemukan adanya peredaran rokok merk FelosZezz, ABS yang menggunakan Pita Cukai tidak sesuai dengan peruntukannya. Beberapa merk rokok tersebut  diproduksi PT.Corona Mas Surabaya.

     Menurut Maruli, dalam TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Perusahaan produsen rokok tersebut hanya memproduksi Rokok Kretek Tangan (SKT), namun kenyataannya memproduksi dan mengedarkan rokok filter. Ironisnya, rokok merk Feloz, Zezz, ABS ditempeli pita cukai. 

Ini sudah jelas beda peruntukannya. Kata Maruli, memproduksi, mengedarkan, menjual, menyimpan rokok ilegal melanggar Undang Undang nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

      Menurut Maruli, rokok tersebut dikirim ke Palembang menggunakan jasa expedisi. Terkait itu, NCW akan berkoordinasi dengan Dirjend Bea dan Cukai untuk menentukan langkah langkah.(***)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)