Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Kadis Pendidikan Kabupaten Bogor Murka, Akan Panggil Kepsek SMPN 2 Gunung Putri Terkait Pungli PPDB
Pendidikan

Kadis Pendidikan Kabupaten Bogor Murka, Akan Panggil Kepsek SMPN 2 Gunung Putri Terkait Pungli PPDB

19.15.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Juanda Dimansyah marah besar saat mendengar laporan bahwa ada kepala sekolah SMPN yang bermain saat PPDB tahun 2022.

Pihaknya berjanji akan segera memanggil kepala sekolah dan ketua panitia PPDB sekolah menengah pertama negeri 2 gunung putri, "Saya akan panggil kepala sekolah tersebut. Selama ini saya selalu keliling sekolah sekolah dan ikut memantau langsung jalannya PPDB SMPN di Kabupaten Bogor, ungkap Juanda kepada wartawan saat ditemui di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rabu 24 /8 22".


Saya memang jarang di kantor Karena banyak kegiatan dan rapat di lingkungan Pemkab Bogor. Jadi memang tidak bisa memantau terus menerus jalannya PPDB, tapi yang jelas kita sudah mengedarkan surat larangan dan himbauan agar jangan sampai pihak sekolah melakukan  praktek praktek yang dapat merugikan pihak orangtua Murid, katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya PPDB di SMPN 2 Gunung Putri diduga kuat telah melakukan kolusi berjamaah , kongkalikong bersama para oknum guna mengeruk kantong para orangtua Murid.

Hal tersebut disampaikan warga sekitar yang mengaku bernama BD, menurut laki laki tersebut pihak sekolah  diduga kuat telah melanggar aturan PPDB, mereka mengkolektif penerimaan dengan menarik biaya jutaan rupiah dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal , bahkan BD mengaku di trik dan 3,5 juta " kami setor 3,5 juta untuk di dalam," ujar sumber tersebut.

Saat dikonfirmasi kejelasannya ketua panitia PPDB SMPN 2 Gunung Putri tahun 2022, Charles dengan nada bicara tak menentu seolah sibuk sana sini, sembari mengatakan banyak yang memaksa kami. Dan itu mungkin anda juga kenal, ujar Charles tanpa menjelaskan apa maksud dari pembicaraan nya tersebut .( Zay )

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)