Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Penangkapan ASN Sumedang Akan Berdampak Terhadap Etos Kerja Para Aparatur
Daerah

Penangkapan ASN Sumedang Akan Berdampak Terhadap Etos Kerja Para Aparatur

11.34.00
Share it:


Sumedang,(MediaTOR Online) - Tindakan aparat  penegak hukum (APH) Kejaksaan Negeri Sumedang belum lama ini, dinilai akan berdampak terhadap etos kerja para aparatur.  

Sangat ironis, Kabupaten Sumedang tengah meraih banyak penghargaan salah satunya tiap tahun selalu meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun, di sisi lain Kejaksaan Negeri Sumedang telah menetapkan enam tersangka kasus peningkatan jalan Kebon Cau - Kudawangi di Wilayah Kecamatan Ujungjaya.

"Menyikapi adanya penangkapan Kepala Dinas PUTR Deni Refdiana (DR) kemarin dan sebelumnya Kabid Binamarga Hari Bagja (HB), Kepala UPTD  Lab Budi Rahayu (BR/Pokja), PPK Asep Darajat (AD) serta dua pengusahanya Heru dan Usep terkait kegiatan tahun 2019 yang di jebloskan oleh Kejari Sumedang sungguh sangat memprihatinkan," Ujar Pemerhati Kebijakan Pemerintah Supian Apandi Selasa 20 September 2022.

Atas peristiwa tersebut, kata Supian, terlihat kurang sinergisnya Forkopimda Sumedang, sehingga akan berdampak terhadap etos kerja bagi para aparatur Bupati Sumedang. Disisi lain di tuntut untuk kerja profesional, kredibilitas dan cepat tanggap, namun sisi lainnya tidak adanya perlindungan dari para pemangku kebijakan.

"Sungguh mengerikan, para aparatur tersebut bukan orang bodoh, mereka Insinyur teknis, tapi tetap saja tersandung kasus, terkait dengan Forkopimda di setiap tingkatan pemerintahan di Indonesia terdapat semacam Forum Pimpinan Daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan bahkan ke tingkat desa/kelurahan sekalipun," katanya.

Sedangkan, lanjut Supian, salah satu tujuan dibentuknya forum tersebut adalah sebagai forum komunikasi antar pimpinan. Berarti setiap ada kegiatan dilaksanakan, tentulah ada koordinasi dan komunikasi dengan jelas. Sehingga ketika kegiatan tersebut terjadi terdapat kesalahan (out of the track) bisa di luruskan kembali karena adanya komunikasi antar pimpinan.

"Terkait ada temuan ataupun hal yang krusial seharusnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tersebut bisa memberikan rasa aman dan nyaman terhadap pegawai yang melaksanakan kegiatannya. 

Dengan adanya penangkapan, maka itu akan memberikan efek domino yang tidak baik terhadap kinerja pemerintahan yang nantinya terkesan kerjaan asal-asalan," Tandasnya.(Eriek H.)


Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)