Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Gerebek Berharap Polres Ogan Ilir Serius Tangani Dugaan Penyimpangan Dana Desa Harapan
Hukum Dan Kriminal

Gerebek Berharap Polres Ogan Ilir Serius Tangani Dugaan Penyimpangan Dana Desa Harapan

12.30.00
Share it:



Samiun,AB,Ketua Umum Gerebek

Palembang, Gerakan Rakyat Bersama Berantas Korupsi ( Gerebek ) berharap Polres Ogan Ilir untuk serius menangani dugaan Penyimpangan Dana Desa, Desa Harapan, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

     Ketua Umum Gerakan Rakyat Bersama Berantas Korupsi ( Gerebek ) Samiun, AB kepada Wartawan mengungkapkan,bmelalui surat nomor : 49/Gerek/1/2023 tanggal 9 Januari, Gerebek telah melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Harapan, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir ke Polres Ogan Ilir.

     Dugaan penyimpangan itu diantaranya, Tahun Anggaran 2020 Desa Harapan menerima kucuran Dana Desa sebesar Rp.729.318.000,yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp.176.800.000. Namun, hasil Investasi yang dilkukan Gerebek, fisik pekerjaan diduga dikerjakan asal jadi. Kegiatan Penanggulangan Covid 19 sebesar Rp.41.950.000. Namun berdasarkan keterangan masyarakat, dan yang digunakan tidak sebesar itu. Diduga, faktur pembelian fiktif. Pembangunan jalan pemukiman/gang ( pembangunan jalan titian betian ) sebesar Rp.46.387.600, yang diduga dikerjakan asal jadi. Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani ( pembangunan jalan timbunan beserta ris bata ) sebesar Rp.206.565.600.Namun, berdasarkan investigasi yang dilakukan Gerebek, fisik pekerjaan diduga dikerjakan asal jadi. Pembangunan jalan titian betiang sebesar Rp.67.852.400, yang diduga dikerjakan asal asalan. Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah non formal sebesar Rp.50.400.000. Namun, berdasarkan keterangan masyarakat, hanya sebagian dananya diserahkan. Begiti juga dana desa tahun anggaran 2021 dan 2022 diduga ada penyimpangan.

      Terkait itu, Gerebek berharap Polres Ogan Ilir serius menangani dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Harapan. Dilain pihak, kata Samiun, pihak Inspektorat Ogan Ilir tidak masuk angin bila suatu saat dimintakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk melakukan audit.(**)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)