Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Kegiatan Penyaluran Bantuan Kemanusiaan dari Kapolri kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pulau Ende Berlangsung Lancar
Daerah

Kegiatan Penyaluran Bantuan Kemanusiaan dari Kapolri kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pulau Ende Berlangsung Lancar

21.50.00
Share it:


Pulau Ende (MediaTOR Online) - Masyarakat Kecamatan Pulau Ende  Kabupaten Ende, NTT belum lama ini menerima bantuan kemanusiaan dari Kapolri. Adapun kegiatan tersebut berlangsung;

1. Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, pukul 13.20 wita, telah dilakukan  Penyaluran Bantuan Kemanusian dari Kapolri Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende.

2. Kegiatan Penyaluran Bantuan Kemanusian dari Kapolri tersebut diberikan oleh Kapolsek Pulau Ende  Iptu Kamaludin bersama anggota Polsek Pulau Ende.

3. Dalam kegiatan Penyaluran Bantuan Kemanusiaan tersebut dihadiri oleh :

~ Para Kanit dan Banit Polsek Pulau Ende, Bhabinkamtibmas Wilayah Polsek Pulau Ende.

~ Para Kepala Desa yang warganya menerima Bantuan.

~ Para Kepala Lingkungan, RT/RW setempat.

~ Warga Penerima Bantuan Kemanusiaan.




4. Penyaluran Bantuan Kemanusiaan dengan rincian sebagai berikut :

✓. Desa Redodori berupa Beras dengan total keseluruhan  sebanyak 40 Sak @5 Kg (200 Kg).

✓. Desa Rendoraterua berupa Beras dengan total keseluruhan  sebanyak 40 Sak @5 Kg (200 Kg).

✓. Desa Paderape berupa Beras dengan total keseluruhan  sebanyak 40 Sak @5 Kg (200 Kg).

✓. Desa Rengamange berupa Beras dengan total keseluruhan  sebanyak 40 Sak @5 Kg (200 Kg).

✓. Desa Puutara berupa Beras dengan total keseluruhan  sebanyak 40 Sak @5 Kg (200 Kg).

✓. Desa Kazokapo berupa Beras dengan total keseluruhan  sebanyak 40 Sak @5 Kg (200 Kg).

✓. Desa Aejeti berupa Beras dengan total keseluruhan  sebanyak 40 Sak @5 Kg (200 Kg).






5. Kegiatan Penyaluran Bantuan Kemanusian hari ke-1, Jumat tanggal 31 Maret 2023 sebanyak *1.400 Karung Beras kemasan @5 Kg untuk 280 KK* / warga kurang mampu.

6.  Lokasi  kegiatan Penyaluran Bantuan Kemanusiaan hari ini dengan rincian sbb :

✓ Lokasi Komplek Masjid Thayiban, di Dusun Paribajo, Desa Redodori, Kec. Pulau Ende, Kab.Ende, dengan total bantuan 40 karung beras.

✓ Lokasi Halaman Kantor Desa, di Dusun Kerimando, Desa Paderape, Kec. Pulau Ende, Kab.Ende, dengan total bantuan 40 karung beras.

✓ Lokasi Aula Kantor Desa, di Dusun Rekko, Desa Rengamange, Kec. Pulau Ende, Kab.Ende, dengan total bantuan 40 karung beras.

✓ Lokasi Halaman Kantor Desa, di Dusun Puutara II, Desa Puutara, Kec. Pulau Ende, Kab.Ende, dengan total bantuan 40 karung beras.

✓ Lokasi Aula Kantor Desa, di Dusun Aejeti, Desa Kazokapo, Kec. Pulau Ende, Kab.Ende, dengan total bantuan 40 karung beras.

✓ Lokasi halaman rumah warga, di Dusun Rekodero, Desa Aejeti, Kecamatsn Pulau Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur dengan total bantuan 40 karung beras.

Catatan

1). Jumlah Total Bantuan Kemanusiaan dari Kapolri Untuk Wilayah Hukum Polsek Pulau Ende, sebanyak  2  Ton Beras, kepada 400 KK dengan Ukuran Kemasan @5 Kg. 

2). Beras yang sudah diterima dari Bagian Logistik Polres Ende, sampai dengan Hari ini sebanyak  400 paket (1 paket @5kg) atau sebanyak 2000 kg dan yang sudah disalurkan kepada masyarakat sampai hari ini sebanyak 280 Karung Sak, dan sisa 120 sak.

Kegiatan Penyaluran Beras Kemanusiaan tersebut berakhir Jam.19.11 Wita, yang  berlangsung lancar dan situasi aman.(M.Saleh Arghama)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)