Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Bupati Agar Menegur Humas SMPN 1 Tambun Selatan
Pendidikan

Bupati Agar Menegur Humas SMPN 1 Tambun Selatan

17.15.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, tampaknya Bupati layak menegur Humas SMPN 1 Tambun Selatan. Ditengarai perannya sangat besar mempengaruhi kebijakan sekolah. Dia pengendali bila ada kegiatan tertentu di sekolah itu. Di mana kepala sekolah hanya stempel yang menuruti kehendak Humas dengan bersandar di balik komite/orang tua siswa yang pro ke Humas. Dia merasa kedudukannya kuat akibat posisi lain yang dikembangkan selaku Ketua Humas SMP seKabupaten Bekasi. Merasa kedudukan itu bisa mengambil peran Tupoksi dan tanggung Jawa kepala sekolah.

Siswa diajak jalan jalan ke Jokyakarta


Setiap ditemui di sekolahnya, Humas jarang ada, apalagi Kepala sekolah. Sangat sulit  menemui kepala sekolah, ujar teman teman sosial kontrol. Padahal menemui Kadisdik bisa dengan mudah di kantornya. Kalo pun sibuk kan bisa dijadwal kapan bisa wawancara seperti ke pak Carwinda Kadisdik waktu itu, ujar sosial kontrol. Sepanjang dia Humas jangan harap bisa bertemu dengan kepala sekolah, itulah akibat cerdasnya Humas menghadapi tamunya. 

Kabar burung yang berkembang, Humas mengendalikan orang tua siswa agar pergi jalan jalan dengan biaya Rp 1.500.000 ke Yogyakarta per siswa, merapatkan barisan dan fokus pada tujuan lewat WA kelas. Kepala sekolah menyetujui. Karena semua udah terkondisi dan dikondisikan Humas. Untuk itulah LSM KMP yang berpusat di Bandung akan menyurati Bupati Bekasi untuk menelusuri info yang beredar di masyarakat apakah  betul Humas mengendalikan kegiatan sekolah khususnya yang jalan jalan atau studi tour ke Jokyakarta itu tanpa rapat komite dan tanpa ijin tertulis dari Disdik dan Polres Kabupaten Bekasi. Setahu saya bawa siswa studi tour ke luar kota, wajib ada ijin dari Polres demi kebersamaan menjaga keamanan anak orang yang dibawa jauh. Selain itu perlu juga kita kritisi apakah surat edaran Disdik masih berfungsi yang melarang pergi jauh setelah reda covid 19 saat ini.

Peran dan fungsi Humas juga perlu ditinjau ulang agar fungsi dan wewenangnya jelas, walau dia kordinator Humas seKabupaten yang tidak ada relevansinya dalam kegiatan KBM. Perlu dicatat bahwa kepala sekolah itu wajib bisa ditemui sosial kontrol  mengingat dia penanggung jawab sekolah dan penanggung jawab anggaran dana BOS APBN yang dikucurkan negara... (A. Purba)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)