Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Aksi Damai Honorer FKHN Pandeglang Jilid Dua Memohon Hak dan Keadilan untuk Honorer
Daerah

Aksi Damai Honorer FKHN Pandeglang Jilid Dua Memohon Hak dan Keadilan untuk Honorer

22.00.00
Share it:


Pandeglang,(MediaTOR Online) - Senin -27+Agustus, telah berlangsung aksi damai forum komunikadi honorer nasional (FKHN) jilid dua. Dalam aksi tersebut FKHN memohon hak dan keadilan untuk honorer.

Yang mana aksi Honorer Nakes & Non Nakes ikut turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya dari perwakilan tiap-tiap daerah masing-masing. Berbagai polemik yang ada di tiap-tiap daerah.


Forum honorer menampung aspirasi para honorer agar aspirasinya disampaikan kepada Pemerintah pimpinan Pusat  mulai dari pendapatan  sangat di bawah UMR.






Melalui Ketua Korlapnas Safrian aspirasi honorer digaungkan.

Dengan tujuan orasi meminta hak dan keadilan honorer nasional yang tergabung dari 20 provinsi se Indonesia untuk diberikan kesempatan menjadi ASN/P3K dengan melalui cara perekrutan yang jelas mulai dari data yang tercantum di SISDMK.

Menurut salah satu peserta  aksi inisal A.(35th) Memberikan keterangan bahwa GAJI  Honorer  kabupaten rata-rata Rp.300 ribu/bulan, tanpa ada jaminan  kesehatan yang mana nominal itu jauh dari kata cukup.

Para honorer FKHN  meminta Presiden Segera turun tangan. Untuk melindungi hak hak Honorer, Misalnya Disejahterakan Gajinya.

Peserta Honorer meminta pemerintah Pusat melalui pemerintah daerah langsung. Segera bertindak atau memberi pekerjaan tanpa Membeda-bedakan Kedudukan.

Memohon agar kerja kerasnya diperjuangan dan diperhitungkan.

Kami Honorer 

Bidan. Perawat. Dokter. administrasi. Ambulance.  

Siap Siaga

Save Honorer kabupaten Pandeglang 

Kerja serius pemasukan minus.

-(***) -

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)