Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Aksi Damai Honorer Nakes & Non Nakes di Depan Istana Negara Mendapat Berbagai Tanggapan
Daerah

Aksi Damai Honorer Nakes & Non Nakes di Depan Istana Negara Mendapat Berbagai Tanggapan

17.20.00
Share it:


Pandeglang,(MediaTOR Online) - Aksi damai honorer Nakes dan Non Nakes di depan Istana Negara neminta hak dan keadilan status seta kesejahteraan mendapatkan berbagai tanggapan. Tanggapan aksi  menurut keterangan salah satu orator Pandeglang R 35 th,"Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Saya pribadi merasa senang dengan adanya tanggapan dari KSP (Kantor Staf Kepresidenan), walaupun belum sepenuhnya memenuhi dahaga  harapan kami sebagai Non ASN (Honorer - TKS). Keinginan kami  ingin diangkat menjadi ASN yang mempunyai status kedudukan kesejahteraan yang jelas. 

Dan ini salah satu cara kami bertindak turun aksi untuk mengungkapkan kepada Pemerintah Pusat untuk perjuangan hak dan keadilan nasib kami. 









Harapan kami dari Aksi Damai Honorer FKHN Nasional dari berbagai  kabupaten salah satunya (Kab.Pandeglang) apa yang kami sampaikan dapat diseriuskan dan direalisasikan oleh pemerintah pusat melalui Pemkab Pandeglang. Sebagai mana UUD tahun 2014 yang mana pemerintah mewajibkan semua honorer diangkat menjadi ASN.

Dan hak kami sebagai Honorer TKS minimal  bisa mendapatkan kesejahteraan gaji honor kami minimal standar UMK. Dimana gaji honor kami saat ini masih jauh dari kata layak Rp. 300 ribu-500 ribu/bulan.

Kami berjanji kami akan terus  berjuang dan mengawal  semua proses regulasi perekrutan ASN. Jangan sampai nasib kami terombang-ambing tidak jelas status dan kesejahteraan. 

Disaat kami bekerja serius tapi pendapatan minus. 

* Pandeglang -09-Agustus-2023.(Elda)


Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)