Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dibentuk Untuk Pertama Kali, Jimmy Endey Dikukuhkan Menjadi Ketua Pokja Wartawan Mahkamah Agung
Hukum

Dibentuk Untuk Pertama Kali, Jimmy Endey Dikukuhkan Menjadi Ketua Pokja Wartawan Mahkamah Agung

11.25.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) – Untuk pertama kalinya di Mahkamah Agung dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PWI, kendati sebelumnya sudah terdapat Pokja-Pokja (non PWI). Hal itu terjadi saat  Kesit B Handoyo selaku Plt Ketua PWI Jaya melantik atau mengukuhkan Jimmy Endey  sebagai Ketua Pokja Wartawan Mahkamah Agung (MA) Seksi Hukum PWI Jaya di Gedung Prasada Sasana Karya Kantor PWI Provinsi DKI Jakarta Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

Kesit B Handoyo menegaskan wartawan harus memahami perbedaan media sosial dengan produk jurnalistik. Jimmy Endey sendiri selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Mahkamah Agung diharapkan agar dapat menjaga nama baik organisasi wartawan.

Pasalnya jika tidak bisa menjaga nama baik PWI, tentunya berdampak rusaknya nama baik PWI di seluruh Indonesia. “Jaga marwah PWI. Jika tidak bisa menjaga nama baik PWI, yang rusak bukan hanya PWI Jaya dan Pusat saja, tetapi PWI seluruh Indonesia tercoreng juga,”kata Kesit B Handoyo.

Dia juga mengimbau agar wartawan yang bertugas di Mahkamah Agung bekerja dengan profesional sesuai kode etik jurnalistik dan rambu-rambu pemberitaan yang selama ini dijunjung tinggi wartawan dalam mencari dan menyajikan pemberitaan.

“Selamat bekerja Pokja PWI Mahkamah Agung. Bekerjalah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers dan kode etik jurnalistik,” harapnya. 

Ketua bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan, H Kamsul Hasan memberi penjelasan mengenai perihal sengketa pemberitaan. Menurutnya, bila produk jurnalistik dipermasalahkan pihaknya melalui organisasi profesi akan memberikan pendampingan hukum. 

Jimmy Endey usai pengukuhan memberi penjelasan kepada wartawan didampingi para pengurus

Ketua Pokja PWI  Mahkamah Agung, Jimmy Endey mengucapkan, terima kasih atas kepercayaan kawan-kawan yang diberikan kepadanya. "Mari kita jaga bersama nama baik Pokja MA ini sebagai mitra dengan kerja sama secara positif sebagai wartawan profesional yang berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dan aturan yang berlaku," katanya.

“Wartawan harus betul-betul menyajikan pemberitaan sesuai dengan fakta dan kebenaran. Produk berita harus diimbangi dengan kaidah jurnalistik. Sebagai anggota PWI  kita harus betul-betul menyuguhkan pemberitaan- pemberitaan sesuai dengan fakta dan kebenaran,” ujar Jimmy.

Susunan pengurus Pokja PWI Mahkamah Agung selengkapnya Jimmy Endey sebagai Ketua Pokja, Umi Sjarifah sebagai Sekretaris, Paulina Pasaribu dan Wilmar Pasaribu sebagai Bendara.

Hadir dalam acara itu selain  Ketua bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Pusat, H Kamsul Hasan, Wakil Ketua bidang Organisasi, Irmanto, Ketua Satgas Anti Hoax, Iqbal Irsyad. Sedangkan dari PWI Jaya selain Plt Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo, juga Bendahara, Kadirah, Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan, Arman Suparman, dan sejumlah advokat serta Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu serta anggota Pokja MA Seksi Hukum PWI Jaya. (Wil)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)